Komunitas internasional secara konsisten mengkritik upaya Korea Utara dalam mengembangkan teknologi luar angkasa. Sebab khawatir hal tersebut dapat menjadi kedok bagi pengembangan sistem rudal balistik antarbenua.
Menanggapi keberhasilan peluncuran tersebut, Korea Selatan mengumumkan rencana untuk mengambil tindakan tegas. Termasuk penangguhan ketentuan tertentu dalam perjanjian antar-Korea tahun 2018 yang dirancang untuk menurunkan ketegangan militer.
Perjanjian tersebut, yang bertujuan untuk membina kerja sama dan mengurangi risiko konflik bersenjata, kini menghadapi tantangan karena kedua Korea berada pada posisi yang berlawanan dalam spektrum kemampuan ruang angkasa.
Tidak hanya itu, Pemerintah Jepang sempat mengeluarkan peringatan darurat, meminta warga di Okinawa untuk berlindung. Korea Utara telah dua kali tahun ini mencoba dan gagal menempatkan satelit militer ke orbit.
Mereka telah memberitahu Jepang bahwa mereka bermaksud melakukan upaya ketiga. Kishida mengutuk peluncuran tersebut “dengan keras” dan mengatakan bahwa keluhan telah diajukan ke Korea Utara.
“Bahkan jika tujuannya adalah untuk meluncurkan satelit, penggunaan teknologi rudal balistik jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” kata Kishida.
Keberhasilan peluncuran satelit yang dilakukan Korea Utara telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi peningkatan ketegangan di kawasan.
Ketika komunitas internasional bergulat dengan dampak dari pencapaian terbaru Korea Utara, fokusnya kini beralih pada bagaimana para pemain kunci. Termasuk Amerika Serikat dan Korea Selatan, akan menanggapi langkah berani Pyongyang ini. (paa/ads)
