ANDALPOST.COM – Meski sebagai penerima pendanaan terbesar, Pemerintah Bangladesh meminta lebih banyak pinjaman dalam bentuk lunak dari Bank Dunia (WB).
Pasalnya, negara tersebut mendapat banyak dukungan anggaran karena dapat menghilangkan dampak pandemi, serta perang Ukraina.
Permintaan ini, disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, AHM Mustafa Kamal saat bertemu dengan wakil presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Selatan, Martin Raiser.
Diketahui, International Development Association 20 (IDA20), adalah siklus pinjaman lunak yang sedang berlangsung dari Grup Bank Dunia untuk 74 negara termiskin di dunia.
Salah satu penerimanya ialah Bangladesh. Negara ini akan menerima sekitar Rp95 miliar.
Dilaporkan, nominal itu mengalami kenaikan sebesar 29,5 persen dari IDA 19 lalu. Bahkan, jumlah tersebut terbilang sangat besar untuk satu negara.
Dana Rp95 miliar tersebut, merupakan 6,5 persen dari total anggaran Rp1,4 triliun yang dikumpulkan untuk program peminjaman selama tiga tahun. Terhitung, sejak bulan Juli 2022 hingga Juni 2025.
Dampak Perang dan Ekonomi Bangladesh
Lebih lanjut, saat wakil presiden Bank Dunia, khusus wilayah Asia Selatan, Martin Raiser bertemu dengan Divisi Hubungan Ekonomi. Mereka membahas terkait dampak perang Ukraina terhadap ekonomi Bangladesh.
Akibat perang yang terjadi di Ukraina, harga 6-7 item mengalami lonjakan cukup tinggi. Alhasil, negara Bangladesh membutuhkan tambahan sekitar Rp12 miliar untuk impor.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah mulai mencari tambahan sebesar Rp15 miliar guna mendukung anggaran mereka pada awal Juni lalu.
Sementara itu, pada tahun fiskal ini dan berikutnya, negara Bangladesh diharapkan menerima Rp7 miliar dari total anggaran yang telah dikumpulkan Bank Dunia.
Namun, sebagai imbalan atas pinjaman dana itu, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington telah mengajukan 12 tindakan reformasi.
Khususnya, yang berkaitan dengan ekonomi dan pengurangan dampak perubahan iklim.
Sayangnya, pemerintah Bangladesh belum memenuhi salah satu syarat, yang meliputi reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
Ditambah lagi, mereka menetapkan pagar pembatas untuk guncangan di masa depan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
