ANDALPOST.COM – Dalam laporan Human Right Watch (HRW) yang dipublikasikan pada 26 April 2023, mengatakan bahwa anggota polisi dan pasukan militer Peru mengupayakan untuk menekan protes anti-pemerintahan di negara tersebut dengan melakukan kekerasan yang brutal.
Kekerasan yang dilakukan itu hingga menyebabkan kematian dan korban dari para demonstrans. Hal tersebut tentunya bagian dari “pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang” dalam hukum internasional. Ini menurut laporan baru setebal 107 halaman dari organisasi nirlaba HRW.
Laporan tersebut dikeluarkan setelah protes besar-besaran yang terjadi di Peru pada 15 Desember 2022. Dalam aksi tersebut didapati 10 orang meninggal dunia, termasuk dalam total 49 Demonstran dan penonton yang terluka.
Dikabarkan bahwa delapan dari keseluruhan total para demonstrans merupakan anak-anak di bawah umur yang masih berusia kurang dari 18 tahun dalam perhitungan korban yang meninggal dan terluka dari protes yang berlangsung pada bulan Desember 2022 hingga Februari 2023.
Dalam protes yang berlangsung selama beberapa bulan lamanya itu, terdapat 1.000 demonstrans dan anggota kepolisian yang dikabarkan terluka.
Dalam investigasi HRW, protes yang terjadi disulut oleh situasi domestik Peru yang sudah semakin menegangkan. Di mana masalah yang dihadapi dilatarbelakangi oleh institusi demokrasi negara yang semakin memburuk, korupsi, hingga terdapatnya permasalahan seperti permarginalisasian kepada masyarakat desa dan masyarakat asli Peru.
Penggunaan Kekerasan Dalam Protes
HRW menemukan bahwa terdapat sebuah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh pasukan militer Peru. Yang dimana, adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dari para pasukan militer kepada para pengunjuk rasa.
Kekerasan yang dialami oleh para pengunjuk rasa seperti luka tembak menjadi salah satu kekerasan paling banyak memakan korban meninggal.
Hal tersebut juga sejalan dengan adanya laporan yang mengatakan bahwa, dalam beberapa tempat ketika terjadinya protes terdapat anggota polisi yang menggunakan peluru timah untuk mengamankan para pengunjuk rasa.
Hal tersebut secara terang-terangan sudah dilarang dalam kelembagaan kepolisian itu sendiri untuk menggunakan senjata api dalam mengamankan para pengunjuk rasa.
Demonstrasi yang Dilakukan
Terdapat ketidakstabilan politik di dalam Peru yang membuat ketidakstabilan kondisi domestic di dalamnya. Negara tersebut memiliki enam Presiden dalam enam tahun semakin menunjukan tidak stabil apa negara tersebut.
Selain itu terdapat juga korupsi yang menjadi salah satu masalah utama di Peru. Hal ini diperparah karena dilakukan oleh banyak pejabat negara dan daerah, hingga para anggota kongres.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
