Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Meta dan Industri Media Putus Hubungan Atas Konflik yang Tak Kunjung Reda

Meta dan Industri Media Putus Hubungan Atas Konflik yang Tak Kunjung Reda
Meta dan bosnya, Mark Zuckerberg. (Sumber: Alamy Stock Photo/Alamy Live News via The Guardian)

ANDALPOST.COM – Perusahaan induk Facebook, Meta enggan untuk terlibat dengan hukum Kanada yang merancang kebijakan media sosial untuk mendanai grup media. Dimana, pemerintah Kanada memiliki upaya untuk membuat perusahaan Meta membayar lebih kepada industri media.

Atas hal ini, Meta menolak keterlibatan perusahaannya untuk mengikuti upaya pemerintah tersebut.

Dalam melakukan penghindaran terhadap bisnis berita, Meta melakukan beberapa tindakan yang salah satunya adalah menurunkan prioritas yang lebih rendah mengenai urusan terkini dan politik.

Berdasarkan informasi dari seseorang yang mengetahui strategi perusahaan, Meta, setelah bertahun-tahun berusaha menenangkan pihak penerbit dengan kuat.

Caranya adalah dengan mendanai proyek jurnalisme nirlaba dan mencapai kesepakatan dengan grup seperti News Corp milik Rupert Murdoch, yang memperkuat pendiriannya terhadap sektor ini.

Meta, pada bulan ini, meluncurkan aplikasi berbasis teks, Threads, yang mirip dengan saingannya yang sedang berjuang, Twitter.

Meta berhasil menarik 100 juta pengguna dalam rekor lima hari peluncuran, menautkan profil ke akun yang ada di aplikasi berbagi foto populernya Meta yaitu Instagram.

Kemudian untuk putusnya hubungan dengan media berita, Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan bahwa pihaknya “tidak akan melakukan apapun untuk mendorong” adanya berita di platform tersebut.

Perselisihan Meta dengan Pemerintah Kanada

Perselisihan Meta dengan pemerintah Kanada dimulai setelah pemerintah memberlakukan undang-undang baru.

Undang-undang baru ini berisi imbauan yang mewajibkan platform media sosial membayar pihak penerbit dan penyiar atas konten-konten mereka.

Alasan dirancangnya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kekayaan kelompok berita yang lebih kecil, dengan kekuatan negosiasi yang lebih sedikit.

Selain Meta, ada juga Google yang akhirnya mengatakan bahwa perusahaan tersebut akan memadamkan berita yang tayang pada platformnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Financial Times, Meta dengan Penerbit Kanada telah memiliki perjanjian lisensi konten dengan Meta.

Selain itu, telah diberitahu juga bahwa kesepakatan tersebut akan diakhiri pada awal Agustus.

Sebelumnya, Meta pernah secara singkat menarik berita dari Facebook di Australia pada 2021, setelah adanya perselisihan serupa.

Penarikan Iklan Sebagai Bentuk Protes

Sebanyak lebih dari 30 pengiklan di Kanada, bahkan termasuk pemerintah federal, Quebec dan British Columbia, mengatakan bahwa mereka akan menarik iklan.

Meta dan Industri Media Putus Hubungan Atas Konflik yang Tak Kunjung Reda
Menteri warisan Kanada, Pablo Rodriguez. (Sumber: Adrian Wyld The Canadian Press via The Globe and Mail)

Upaya ini dilakukan sebagai protes atas tindakan tersebut.

Informasi ini diberitahu oleh Paul Deegan, kepala eksekutif asosiasi perdagangan News Media Canada.

Kanada menyumbang sekitar $3 miliar dari pendapatan tahunan Meta, yaitu sebesar $117 miliar pada tahun 2022.

Perusahaan menjalankan risiko yang sangat nyata kehilangan lebih banyak pendapatan daripada yang akan mereka berikan kepada bisnis berita di bawah Undang-Undang Berita Online,” sebut Deegan.

Pers yang Kuat Merupakan Fundamental Bagi Demokrasi Negara

Meskipun kebijakan baru Kanada ini sempat menuai perselisihan dengan platform media sosial besar seperti Facebook milik Meta, serta Google, kebijakan ini tetap mendapat dukungan.

Para pendukung undang-undang tersebut melihat hal ini sebagai kemenangan bagi media berita, karena telah berjuang untuk menutupi penurunan pendapatan iklan.

Pablo Rodriguez, menteri warisan Kanada dalam pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau, pada akun Twitternya, Kamis (23/6/2023) menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan ini.

“Pers yang kuat, independen, dan bebas adalah fundamental bagi demokrasi kita,” tulisnya pada cuitan tersebut.

“Undang-Undang Berita Online akan membantu memastikan raksasa teknologi menegosiasikan kesepakatan yang adil dan setara dengan organisasi berita,” lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.