Alhasil masalah perjokian menjadi semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan.
“Moralitas akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para guru besar, justru dilanggar begitu saja tanpa tahu malu oleh para oknum,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fahmy menekankan bahwa mulai saat ini pihak Kemendikbudristek harus menindak lanjut secara serius.
Harus diberlakukan sanksi berat dan hukuman karena ini adalah tindakan yang tercela. Adanya sanksi paling tidak mampu membuat pelaku menjadi takut dan jera.
“Harus ada sanksi dan hukuman yang sepadan kepada yang terbukti melakukan tindakan tercela agar tidak lagi diulangi dan ditiru oleh yang lain,” tegasnya.
Situasi pelik pendidikan Indonesia membuat kualitasnya sangat jauh tertinggalnya dengan negara lain.
Wajar jika Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi A hanya 34 persen. Sedangkan sisanya hanya terakreditasi biasa B bahkan C.
Sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta hanya 2 persen yang punya akreditasi A. Selebihnya 23 persen akreditasi B, C sebesar 36 persen dan 40 persen sisanya belum terakreditasi.
Sehingga di tahun 2023 jika berdasarkan ranking QS World University Indonesia mengekor di posisi buncit.
“Tahun 2023 ini, rangking perguruan tinggi kita berdasarkan QS World University Ranking, hanya empat perguruan tinggi yang berada pada rangking 100-an, satu perguruan tinggi ada di rangking 400-an, dan sisanya rangking ke-700an sampai seribuan,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu. (pam/fau)
