ANDALPOST.COM — Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi akan meresmikan gedung parlemen di ibu kota New Delhi pada Minggu (28/5/2023) mendatang.
Namun, hal itu justru menyebabkan 19 partai oposisi mengumumkan rencana mereka untuk memboikot acara tersebut.
Dalam pernyataan bersama, partai nasional dan regional pada Rabu (24/5/2023) mengatakan, Presiden India Draupadi Murmu harus membuka parlemen baru.
Mereka juga menuduh Modi mengesampingkan kepala suku pertama negara tersebut.
Diketahui, Presiden India adalah eksekutif non-partai yang dipilih secara tidak langsung melalui kekuasaan seremonial.
Meski begitu, warga tetap menganggapnya sebagai kepala negara dan merupakan otoritas konstitusional tertinggi.
“Keputusan Perdana Menteri Modi untuk meresmikan gedung parlemen baru sendiri, sepenuhnya mengesampingkan Presiden Murmu, bukan hanya penghinaan besar tetapi serangan langsung terhadap demokrasi kita yang menuntut tanggapan yang sepadan,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh partai-partai oposisi.
“Ketika jiwa demokrasi telah tersedot keluar dari parlemen, kami tidak menemukan nilai di gedung baru. Kami mengumumkan keputusan kolektif kami untuk memboikot peresmian,” imbuhnya.
Sementara Juru Bicara Partai Kongres, Supriya Shrinate, mengatakan Modi tidak memiliki hak moral untuk melantik parlemen. Lantaran ia seolah membunuh demokrasi.
“Tuan Modi membuat semuanya tentang dirinya sendiri. Saat peletakan batu pertama, mantan Presiden Ram Nath Kovind tidak diundang. Sekarang untuk pelantikan lagi, Presiden Murmu dikesampingkan,” terang Shrinate.
“Dia (Murmu) adalah penjaga konstitusi, dia adalah presiden wanita suku pertama di negara ini dan tidak mengundangnya untuk pelantikan memang memalukan dan ini adalah penghinaan terburuk yang dapat dijatuhkan kepada seorang wanita suku,” jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
