ANDALPOST.COM — Anggota parlemen (PM) serta senator Thailand menggelar sidang hari ini Kamis (13/7/2023) untuk memilih Perdana Menteri (PM) berikutnya.
Sidang tersebut dilakukan setelah dua bulan pemilihan umum digelar di Negeri Gajah Putih tersebut.
Sidang bersama akan menentukan apakah calon PM Pita Limjaroenrat (42) dapat memenangkan jabatan dan menjadi PM ke-30 Thailand.
Partainya yakni Move Forward meraup kemenangan pemilu yang mengejutkan pada 14 Mei lalu. Sehingga dapat membentuk koalisi dengan tujuh sekutu.
Mereka pun diketahui memiliki 312 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan 500 orang.
Tetapi, agar Pita menjadi PM, ia membutuhkan persetujuan dari lebih dari setengah majelis gabungan, yang mencakup 250 anggota Senat dan Majelis Tinggi.
Dengan kata lain, Pita harus mengumpulkan setidaknya 376 suara dari DPR atau Majelis Rendah saja untuk memenangkan jabatan PM dan membentuk pemerintahan.
Sementara itu, pemilihan PM juga diawasi ketat oleh rakyat Thailand. Lantaran akan menunjukkan apakah konsensus pemilihan mereka dihormati oleh anggota parlemen.
“Kami sudah terlalu jauh untuk kalah,” Pita berbicara kepada para pendukungnya pada 9 Juli saat rapat umum terima kasih partainya di Bangkok.
“Sedikit lagi. Kita akan mencapai garis finish bersama,” imbuhnya.
Pita pun menghadapi kemungkinan diskualifikasi dari keanggotaan parlemennya. Setelah Komisi Pemilihan meminta Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu untuk memutuskan apakah itu harus dihentikan.
Terancam Diskualifikasi
Pengakhiran itu terkait dengan 42.000 saham perusahaan media ITV, yang dipegang atas nama Pita ketika ia mencalonkan diri dalam pemilihan pada 14 Mei.
Menurut konstitusi Thailand, individu dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan Anggota DPR jika mereka adalah pemegang saham bisnis surat kabar atau media massa.
Pita mengaku mengelola saham atas nama dana warisan keluarganya. Kemudian, ia memindahkan bisnis tersebut ke ahli waris lainnya.
Diketahui ITV secara resmi mulai mengudara pada tahun 1996. Ia kehilangan hak menggunakan frekuensi untuk siaran pada tahun 2007 setelah Kantor PM mencabut perjanjian konsesinya.
Kini, perusahaan serta Kantor PM terlibat dalam sengketa hukum yang tengah berlangsung.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
