Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

PBB Ancam Potong Bantuan ke Afghanistan karena Perlakuan Taliban kepada Wanita

Roza Isakovna Otunbayeva menjelaskan situasi di Afghanistan pada pertemuan dewan keamanan PBB. (Sumber: UN/Rick Bajornas)

Namun, seiring berjalannya tahun 2023, larangan terhadap wanita dan pembatasan lain yang diberlakukan oleh Taliban dapat semakin menghambat akses kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Selain itu, diskusi tentang pembangunan infrastruktur kecil dan perubahan iklim juga mengalami perhambatan karena larangan Taliban terhadap hak-hak wanita di Afghanistan.

Sejarah Masuknya Taliban ke Afghanistan

Sebelumnya, Taliban masuk ke Afghanistan begitu pasukan Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan pada Agustus 2021 setelah 20 tahun terjadinya perang.

Meskipun demikian, Taliban sempat berjanji bahwa mereka akan tetap menghargai hak-hak dasar wanita sesuai dengan aturan ketat hukum Islam.

Wanita-wanita Afghanistan awalnya menerima kedatangan Taliban dengan baik. Namun, semakin ke sini, mereka semakin kehilangan harapan mereka.

“Mereka mengatakan penyingkiran mereka dari kehidupan publik tidak lebih baik daripada ketakutan akan kematian yang kejam,” papar Roza dalam pertemuan Dewan Keamanan di Afghanistan, yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

“Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan,” ujarnya.

Di sisi lain pada tahun 2022, Amerika Serikat menjadi donor terbesar untuk pembangunan di Afghanistan. Amerika Serikat memberikan bantuan sebanyak US$1 miliar dolar.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pemotongan, Departemen Luar Negri Amerika Serikat berkonsul dengan PBB. Mereka berdiskusi untuk hal tersebut dikarenakan larangan yang ada.

Juru bicara Departemen Luar Negri Amerika Serikat, Ned Price, menegaskan bahwa, “Taliban berada di bawah ilusi bahwa mereka dapat memiliki segalanya. Bahwa mereka dapat gagal memenuhi komitmen yang telah mereka buat untuk rakyat Afghanistan dan tidak menghadapi konsekuensi dari komunitas internasional.” (xin/fau)