ANDALPOST.COM – Beberapa pihak masih merundingkan solusi nyata yang bisa diambil untuk menghadapi kebijakan pembatasan ekspor bahan baku pembuatan chip.
Apalagi dalam waktu kurang dua pekan, kebijakan tersebut sudah akan diberlakukan oleh Pemerintah China.
Salah satu negara yang akan merasakan dampak luar biasa dari pembatasan Chip ini adalah Amerika Serikat.
Negeri Paman Sam sudah menjadi rumah untuk pabrik-pabrik teknologi sejak puluhan tahun terakhir.
Pada Selasa (18/07/2023), Reuters mengabarkan bahwa para pelaku usaha Chip Amerika Serikat dan juga pihak pemerintahan melakukan pertemuan untuk membahas hal yang menjadi buah bibir di beberapa waktu terakhir ini.
Mulai dari perwakilan departemen keuangan, perdagangan, luar negeri, dan pihak lainnya di pemerintahan Amerika Serikat menemui para eksekutif perusahaan untuk mencari solusi dari tantangan ini.
Pertemuan Penting dengan Perusahaan Chip
Menurut juru bicara departemen luar negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken langsung yang menemui para eksekutif perusahaan chip.
Mereka diedukasi dan juga mendiskusikan industri dan masa depan pasokan ke Amerika Serikat.
Terlebih lagi, Blinken baru saja menyelesaikan kunjungannya ke China. Dengan itu, Blinken mengetahui jelas bagaimana serta apa langkah yang bisa diambil untuk menghadapi problematika ini.
Dalam pertemuan tersebut tidak hanya Blinken yang hadir namun ada juga Gina Raimondo selu Sekretaris Perdagangan, direktur Dewan Ekonomi Nasional Lael Brainard dan direktur Dewan Keamanan Nasional Jake Sullivan.
Sedangkan, perusahaan yang hadir dalam kesempatan tersebut ialah Intel, Qualcomm, dan Nvidia.
Blinken selaku Menteri Luar Negeri berusaha menjelaskan kepada perwakilan perusahaan yang hadir mengenai pandangannya atas aturan tersebut.
Selain itu, dirinya juga meminta pendapat para pelaku usaha atas masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat.
“(Blinken) berbagi perspektifnya tentang industri dan masalah rantai pasokan, terutama setelah kunjungannya baru-baru ini ke China,” ungkap Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pada konferensi pers.
“Dia juga mendengar langsung dari perusahaan-perusahaan tersebut tentang bagaimana mereka melihat masalah rantai pasokan, tentang bagaimana mereka melihat melakukan bisnis di China,” sambungnya.
Diskusi dengan pejabat pemerintah juga termasuk mempercepat pencairan uang pemerintah yang disisihkan untuk perusahaan semikonduktor dalam Undang-Undang CHIPS, dan memastikan kebijakan AS tidak menutup perusahaan chip dari pasar China yang menguntungkan.
Sejak tahun lalu, Amerika Serikat sudah mencanangkan pembangunan manufaktur semikonduktor Chips Act senilai US$39 miliar (Rp584 triliun).
Pemerintah Amerika Serikat juga telah berkomitmen untuk memberikan subsidi dan kredit pajak investasi sebesar 25 persen.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
