Di sisi lain, Mehbooba Mufti, mantan kepala menteri kawasan itu, mengatakan keputusan MA untuk tidak bergantung pada surat pernyataan pemerintah.
“Surat pernyataan pemerintah membenarkan bahwa itu tidak memiliki penjelasan logis untuk melegalkan pencabutan Pasal 370 secara ilegal,” terang Mufti.
BJP
Mengkonsolidasikan kekuasaan New Delhi atas bagian wilayahnya telah lama menjadi bagian penting dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.
Pemberlakuan pemerintahan langsung pada 2019 disertai dengan penahanan preventif terhadap ribuan orang di seluruh Kashmir yang dikelola India. Termasuk hampir semua pemimpin politik lokal.
Tak hanya itu, penutupan internet juga terjadi selama berbulan-bulan untuk menekan komunikasi di wilayah tersebut.
Pihak India juga semakin memperkuat angkatan bersenjatanya di wilayah tersebut dalam upaya untuk menahan protes terhadap tindakan itu.
Para kritikus pun mengatakan pihak berwenang sejak saat itu mengekang kebebasan media dan protes publik.
Penangguhan semi-otonomi Kashmir juga memungkinkan orang India dari tempat lain untuk membeli tanah dan mengklaim pekerjaan pemerintah di wilayah tersebut.
Sebuah peraturan diketahui dikecam oleh para kritikus sebagai kolonialisme pemukim.
Ratusan undang-undang baru, menggantikan peraturan daerah yang mulai diberlakukan sejak India menunjuk gubernur baru di Kashmir.
India selama beberapa dekade pun telah menempatkan lebih dari setengah juta tentara di sisi Kashmir.
Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan India telah menewaskan ribuan orang di wilayah mayoritas Muslim itu sejak 1989 silam.
Sementara intensitas bentrokan bersenjata antara tentara India dan pemberontak Kashmir telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebab India berupaya memperkuat kekuasaannya atas wilayah tersebut.
Pada tahun lalu, setidaknya 223 pejuang dan 30 warga sipil tewas di Kashmir. (spm/ads)
