ANDALPOST.COM — Sabtu, (3/6/2023), Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia, Prabowo Subianto mengajukan rencana yang diharapkan dapat menyelesaikan ketegangan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Pengajuan perdamaian tersebut berupa diadakannya zona demiliterisasi dan pengadaan referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam wilayah yang menjadi sengketa.
Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko dengan tegas menolak ajuan yang datang dari Menhan RI tersebut.
Dalam pernyataan, Nikolenko kembali menegaskan bagaimana posisi dari Ukraina dalam menghadapi konflik yang menimpa negara mereka. Ia juga tetap menegaskan, bahwa pasukan Rusia-lah yang harus menarik diri dari daerah yang disengketakan.
Ajuan yang diberikan oleh Prabowo dalam pertemuan antar pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia tersebut, diselenggarakan di Singapura dalam Dialog Shangri-La yang bertujuan untuk pendeklarasian perhentian permusuhan.
Ajuan Prabowo Subianto
Prabowo mengajukan zona demiliterisasi, dimana zona akan dibentuk dengan setiap pasukan, yang harus mundur sejauh 15 kilometer dari posisi maju masing-masing pihak di daerah sengketa.
Dalam proses pengimplementasian nantinya, Prabowo juga menegaskan bahwa setiap wilayah dalam zona demiliterisasi tersebut akan dipantau. Serta dijaga secara ketat oleh pasukan penjaga keamanan yang langsung dikerahkan oleh PBB.
Adapun dikatakan bahwa peran PBB juga mengambil tindakan untuk melakukan referendum atas konflik yang terjadi. Di mana diadakannya referendum tersebut dapat melihat mayoritas keinginan masyarakat yang wilayahnya menjadi sengketa secara lebih objektif.
“Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan cara … deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” tambah Prabowo dalam pidatonya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
