Beberapa diantaranya bahkan melakukan aksi penipuan ini secara terstruktur dan sistematis.
Mereka kerap melakukan tindak pidana secara berjejaring dengan melibatkan banyak orang.
Sehingga aksi ini memakan kerugian korban mencapai angka fantastis hingga milyaran rupiah. Pemerintah sepertinya belajar dari fenomena serupa.
Sehingga, upaya mengantisipasinya dengan menyiapkan nominal rupiah dalam jumlah besar hanya untuk uang tunjangan hari raya.
Pengadaan Uang Khusus THR tidak Cukup Menyelesaikan Masalah
Kendati demikian masalah tidak melulu selesai. Mereka juga harus membangun sistem yang efektif dalam melayani penukaran yang dilakukan masyarakat.
Biasanya sangat rentan terjadi antrian panjang yang menimbulkan masyarakat enggan melakukannya. Mereka kemudian mengambil jalan instan dengan memilih menggunakan jasa titip.
Hal inilah yang kemudian rentan terjadinya aksi calo yang sama saja membuka ruang untuk penipuan uang kembali beraksi.
Apa yang dilakukan fraksi dari partai Golkar itu adalah upaya edukasi yang penting dan perlu. Lapisan bawah masyarakat memang harus paham mengapa memilih lembaga resmi penukaran uang sangat penting.
Selain keuntungan lain karena tidak ada sistem potong bunga uang yang diperoleh mendapat jaminan uang asli.
Berbeda ketika menggunakan jasa penukaran uang ilegal. Memang bisa dilakukan cepat tanpa mengambil nomor antrean. Tetapi ada potongan 10-15 persen. Misalnya menukar uang 100 ribu receh hanya mendapatkan 90 ribu saja.
Selain itu, uang yang didapatkan juga belum bisa dijamin keasliannya. Meskipun diantaranya terlihat uang dengan model terbaru seperti yang biasanya dijumpai. Inilah yang sering membuat pengguna menjadi tergiur. (pam/fau)