Sebelumnya, otorisasi tersebut berlaku selama dua tahun, tetapi sekitar 25.000 orang yang memasuki AS melalui Meksiko pada tahun 2022 hanya diberi izin satu tahun.
Perpanjangan akan memungkinkan mereka untuk terus mengakses layanan seperti perawatan kesehatan dan bantuan makanan. Selain itu mengurangi kekhawatiran tentang status hukum di AS.
Warga Afghanistan belum mendapat perpanjangan otorisasi
Sayangnya, banyak warga Afghanistan yang dibebaskan bersyarat ke AS setelah runtuhnya pemerintah justru belum mendapatkan kebijakan perpanjangan kemanusiaan itu.
Beberapa khawatir bahwa mereka dapat berakhir dalam keadaan limbo hukum. Selain itu khawatir juga kehilangan izin kerja jika solusi tidak ditemukan sebelum masa tinggalnya berakhir.
Kelompok-kelompok advokasi telah mendorong Kongres untuk meloloskan RUU yang dikenal sebagai Undang-Undang Penyesuaian Afghanistan untuk memberikan pembebasan bersyarat menuju status permanen.
Sayangnya, RUU tersebut belum disahkan hingga kini.
“Ribuan warga Afghanistan yang dievakuasi ke Amerika Serikat musim panas lalu harus menanggung perjalanan traumatis karena harus meninggalkan tanah air mereka,” kata kelompok advokasi yang berbasis di AS, Afghans For A Better Tomorrow.
“Mereka tidak boleh dipaksa untuk menghidupkan kembali trauma itu secara individu melalui proses hukum yang memberatkan,” sambungnya.
Beberapa orang menuduh pemerintah Amerika menerapkan standar ganda rasis dalam mengelola sistem pembebasan bersyarat kemanusiaan.
Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengkritik pemerintahan Biden karena memproses permohonan pembebasan bersyarat kemanusiaan Afghanistan dengan lamban dan sebagian besar menolak permohonan yang telah diproses. (spm/fau)
