ANDALPOST.COM – Menteri Keuangan Indonesia secara resmi menolak surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Rafael Alun Trisambodo pada Rabu (01/03/2023). Hal itu disebabkan oleh statusnya sebagai pegawai negeri. Di mana seorang pegawai yang sedang diselidiki, tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Target kami bukan hanya mengklarifikasi laporan kekayaannya, namun juga bagaimana yang bersangkutan dapat memperoleh kekayaaan tersebut,” ujar Deputi KPK Bidang Pencegahan Korupsi Pahala Nainggolan.
Dikabarkan proses investigasi kekayaan Rafael Alun Trisambodo (RAT) akan memakan waktu yang cukup lama.
Kekayaan RAT
RAT dikabarkan memiliki kekayaan sejumlah 56 miliar yang sempat menghebohkan publik. Jumlah itu dianggap tidak sesuai maupun konsisten dengan statusnya yang merupakan seorang pegawai negeri eselon satu.
Kekayaan RAT bahkan menandingi kekayaan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia sebesar 58 miliar. Sekaligus, Direktur Utama Suryo Utomo, seorang pejabat eselon satu dengan kekayaan hanya sebesar 14 miliar.
Ditolaknya surat pengunduran diri RAT membuat dirinya masih terhitung sebagai pegawai negeri. Yang berarti, ia masih terikat dengan peraturan yang mengatur etika seorang pegawai sipil.
Pada hari Rabu (01/03/2023), RAT pergi ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengonfirmasi kekayaan yang ia miliki dari tahun 2019 sampai dengan 2021.
Terbukanya kekayaan RAT, diprakarsai oleh skandal yang melibatkan anaknya, Mario Dandy Satrio. Putranya tersebut dilaporkan menganiaya anak dari direktur GP Ansor yang berumur 17 tahun hingga koma.
Korban sekarang sedang dirawat di rumah sakit Mayapada, Kuningan.
Selain itu, mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang muncul di sosial media anak dari RAT, juga sedang dalam investigasi oleh KPK. Dikabarkan mobil Jeep tersebut adalah mobil milik kakak dari RAT.
Namun, hasil investigasi menunjukkan bahwa alamat dan nama yang tercantum di STNK mobil bukanlah nama kakak RAT. Melainkan, seseorang yang bernama Ahmad Saefudin yang kesehariannya bekerja berjualan kopi dan sebagai cleaning service.
Penyelidikan Lainnya dan Respons Sri Mulyani
Tidak hanya RAT, setidaknya 69 orang pejabat sipil juga di investigasi oleh KPK karena tercatat tidak memiliki sumber penghasilan yang jelas. Identitas pegawai-pegawai tersebut masih belum diketahui, terlebih lagi apakah pegawai-pegawai tersebut merupakan pegawai pajak atau bukan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
