ANDALPOST.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade buka suara soal kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Sebagai seorang yang tergabung dalam fraksi parpol di lingkaran istana tentu ia mendukung penuh kebijakan tersebut.
Andre sepaham dengan pimpinannya yakni Prabowo Subianto yang bercita-cita mampu mengolah SDA sendiri dalam negeri.
Oleh karena itu Andre mendukung sikap Presiden Jokowi yanga menyatakan pelarangan ekspor tembaga dan bauksit.
“Dari awal perjuangan manifesto Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ingin sekali sumber daya alam kita diolah di dalam negeri. Untuk itu kami mendukung kebijakan presiden Jokowi melakukan hilirisasi.”
“Termasuk kebijakan presiden yang akan melarang ekspor tembaga dan bauksit, kami sepenuhnya Fraksi Gerindra mendukung itu,” kata Andre, Selasa (7/2/2023).
Baginya Inisiasi pemerintah bisa saja lahir dari Prabowo. Dimana selalu mengatakan bahwa selalu kebocoran.
Kegelisahan Prabowo tersebut kemudian dibaca oleh pemerintah dan direspon oleh pemerintah dengan hilirisasi.
Sehingga peran dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat mandat untuk mengeksekusi proyek ini.
“Dari awal Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran. Itu mungkin menginspirasi pemerintahan Pak Jokowi apalagi sekarang Pak Prabowo sudah menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga sekarang Pak Jokowi memerintahkan Pak Bahlil melakukan hilirisasi dan melarang ekspor. Itu terinspirasi dari Pak Prabowo,” imbuh Andre.
Kebijakan ini tentu mengguncang negara-negara besar dunia. Mereka tentu akan mendesak Indonesia untuk kembali melakukan ekspor.
Hal ini dengan dalih bahwa SDM dalam negeri belum cukup mampu untuk mengolah dengan baik SDA menjadi bahan setengah jadi atau jadi.
Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bakal mengundang banyaknya investasi asing masuk. Salah satu yang diprediksi adalah smelter dari Cina. Jika smelter Cina masuk maka potensi kedatangan TKA asal Cina bakal semakin banyak.
Hal ini tentu bukanlah momentum positif bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menertibkan serbuan TKA Cina.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
