Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Simak, Pemerintah Jepang Berencana Tingkatkan Pasukan Keamanan Siber

Simak, Pemerintah Jepang Berencana Tingkatkan Pasukan Keamanan Siber
Pemerintah Jepang, bersama dengan militer berencana untuk meningkatkan pasukan keamanan siber | Sumber: EPA via The Economist

Upaya Pemerintah Jepang

Atas kecemasan pihak pemerintah terkait kondisi kapabilitas pertahanan siber Jepang, para pihak terkait pun sudah merencanakan berbagai upaya untuk mengubah kondisi itu.

Pada akhir tahun fiskal 2027, pihak pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah spesialis siber dalam pasukan SDF ke 4.000 personil.

Ditambah itu, untuk jumlah gabungan personil dari pihak kementerian pertahanan dan SDF direncanakan dapat mencapai 20.000 personil.

Ttarget jumlah spesialis siber Jepang sudah direncanakan sejak akhir 2022 lalu, yang diiringi dengan revisi kebijakan pertahanan nasional Jepang.

Salah satu upaya pemerintah, untuk meningkatkan kualitas dan jumlah personil spesialis siber adalah dengan merevisi kurikulum pendidikan internal SDF. Serta dengan, meningkatkan pengajaran pada bidang bahasa pemrograman.

Selain itu, Sekolah Teknik Tinggi (SMA) GSDF di Yokosuka juga dilaporkan akan meningkatkan kurikulum mereka. Khususnya, terkait sistem siber dan kursus spesialis siber untuk mengembangkan Pendidikan siber.

Simak, Pemerintah Jepang Berencana Tingkatkan Pasukan Keamanan Siber
Pasukan GSDF (angkatan darat Jepang) di pelatihan Asaka GSDF pada Oktober 2018 | Sumber: AFP/JIJI

Oleh karena itu, berbagai kurikulum Pendidikan di sekolah dan akademi SDF akan ditingkatkan kembali, yang dimulai dari bidang pertahanan sibernya.

Di sisi lain, sehubungan dengan tiga dokumen terkait kebijakan nasional pertahanan Jepang yang disetujui pemerintah pada Desember 2022 lalu.

Salah satu isi dari dokumen-dokumen tersebut, menjelaskan terkait rencana Jepang dalam ‘transisi’ ke kebijakan pertahanan siber yang aktif.

Demikian, perkembangan sumber daya manusia dengan pengetahuan siber pun membutuhkan banyak waktu. Pihak pemerintah pun, akan terus mengupayakan hal ini. (adk/lfr)