Fraksi Gerindra itu berharap bahwasannya mulai saat ini Kementrian Kesehatan dan Perusahaan BUMN bisa mulai mengalokasikan dan untuk penyelenggaraan haji dalam rencana anggaran biaya.
Sehingga hal ini akan membantu menekan biaya kenaikan yang dibebankan kepada jamaah. Misalnya seperti Kemenkes yang mulai hari ini bisa membuat anggaran untuk obat-obatan embarkasi.
“Bagaimana kalau negara hadir, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni yang bagus yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik,” tambahnya.
Terakhir Wachid menegaskan agar hal tersebut bisa segera dilakukan oleh masing-masing instansi terkait. Sehingga peran negara ada untuk penyelenggaraan haji reguler.
Selain itu, juga diperlukan mereka untuk andil dalam mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar.
Sehingga hal ini bisa menekan gejolak yang akan berujung pada kenaikan penyelenggaraan yang berimbas dengan biaya yang harus dibayarkan.
“Kalau perlu Komisi VIII menyampaikan pada Presiden (Jokowi agar) negara hadir. Presiden biar perintahkan kepada Kementerian atau Lembaga Negara disiapkan satu anggaran untuk sedikit membantu pelaksanaan ibadah haji.”
“Artinya, kalau ada gejolak kurs, gejolak (harga) avtur itu sudah disiapkan (anggarannya), tidak seperti ini kita harus berdebat. Masyarakat cemas, ini masyarakat cemas dengan harga muncul Rp69 juta itu,” tutupnya. (pam/fau)
