ANDALPOST.COM — Hingga saat ini, komitmen untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN belum ada yang terealisasi. Padahal, berdasarkan catatan dari Badan Otorita IKN, terdapat sebanyak 220 Letter of Intent (Lol) atau Surat Niat dari calon investor yang masuk per Mei 2023.
Piter Abdullah sebagai Executive Director Segara Research Institute mengatakan, bahwa ini sebenarnya bukanlah hal yang yang mengherankan. Mengingat infrastruktur dasar masih berada dalam tahap awal pembangunan.
Adapun, porsi terbesar untuk pembangunan tahap awal merupakan tanggung jawab pemerintah.
Piter juga mengakui bahwa ia sendiri suka mengkritik pemerintah karena dinilai tidak pandai dalam mengkomunikasikan IKN.
“Saya selalu mengkritik, pemerintah tidak pandai di dalam mengkomunikasikan IKN. Jadi, IKN itu memang belum ada investor yang akan masuk, siapa yang akan masuk kesana kalau jalannya saja belum jadi,” kata Piter dalam wawancara dengan Bisnis.com pada Rabu (7/6/2023).
Ia memberikan pendapatnya bahwa seluruh investor swasta pada saat ini masih berada dalam tahap wait and see. Apalagi mengingat bahwa Indonesia memasuki tahun politik.
Ini berarti, pada tahap pertama ini, memang pemerintah harus sudah merampungkan infrastruktur dasar.
Proses Penataan
Berdasarkan hal tersebut, Piter melihat IKN bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedang aktif dalam mendorong pengerjaan proyek-proyek dasar. Seperti jalan arteri, jalan tol, jalan di dalam IKN, listrik, hingga air bersih.
Ia juga menambahkan, bahwa sekarang semuanya sedang dalam proses penataan dan berpendapatan bahwa sudah cukup bagus.
“Semuanya itu sedang ditata dan kita tahu desain dari IKN itu saya kira cukup bagus di mana semuanya itu dilakukan dengan visi ke depan yang jauh ke depan dan apalagi disebut akan menjadi smart city,” ungkapnya.
Piter mengatakan, investor akan berbondong-bondong untuk berdatangan, hanya jika pengerjaan proyek dasar untuk menunjang kebutuhan pembangunan ini telah beres.
Hal ini juga akan terwujud diiringi dengan adanya komitmen pemerintah dengan visi program. Serta jaminan keberlanjutan IKN pada periode pemerintahan yang akan datang.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
