ANDALPOST.COM – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amien buka suara soal penggunaan anggaran untuk studi banding dan rapat.
Hal ini disampaikan oleh Ma’ruf Amien setelah mendapat laporan serta himbauan serupa oleh Menteri PAN-RB.
“Imbauan Menteri PAN-RB (yang mengatakan) terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot (anggaran pengentasan kemiskinan) saya kira wajar dan kita memang itu jangan sampai itu terlalu ke sini (anggaran perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu.
Sebelumnya himbauan soal menggendutnya anggaran studi banding dan rapat memang menjadi perbincangan hangat.
Hal ini diawali dengan himbauan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas pada 27 Januari 2023 silam.
Dia menyebut bahwa anggaran untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 500 triliun rupiah habis untuk rapat dan studi banding.
Padahal jika dimanfaatkan dengan lebih bijak bisa berguna untuk membuat program pengentasan kemiskinan.
Anggaran tersebut bisa dialihkan ke dua program pengentasan dengan menambah jaminan sosial atau dana pemberdayaan.
“Kan penanggulangan kemiskinan itu ada dua, yang satu perlindungan sosial supaya jangan sampai lebih turun lebih jauh, mereka bisa survive. Kedua adalah pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua hal itu memang besar dan tersebar di dalam berbagai kementerian lembaga,” ungkap Wapres.
Wapres juga menambahkan selain dua hal tersebut pengentasan kemiskinan juga meliputi anggaran koordinasi program dan konvergensi anggaran.
Oleh karena itu, penting setiap pihak berkoordinasi. Sehingga pembuatan anggaran tidak berkesan jalan sendiri-diri.
“Anggaran ini kan jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” ujar Wapres.
Pasalnya hal ini akan berdampak menghambat program pemerintah. Pembengkakan anggaran untuk studi banding dan rapat akan kontradiktif dengan upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan.
Ma’ruf menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan langkah ekstrem yakni penurunan angka kemiskinan nol persen untuk tahun 2024.
“Karena anggarannya sudah cukup besar maka kinerja yang (harus) lebih efektif, ini mungkin yang harus dibenahi,” tambah Wapres.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
