ANDALPOST.COM – Kementerian luar negeri Korea Utara (Korut) mendesak PBB untuk menghentikan latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel), Minggu (5/3/2023).
Terlebih, Korut mengklaim latihan militer gabungan tersebut berdampak pada meningkatnya ketegangan dan berimbas pada lepas kendali.
Wakil menteri luar negeri untuk organisasi internasional, Kim Son Gyong mengatakan latihan serta retorika dari sekutu secara tidak bertanggung jawab meningkatkan konfrontasi.
Diketahui, AS dan Korsel akan melakukan lebih dari 10 hari latihan militer gabungan skala besar pada bulan Maret ini. Termasuk pendaratan amfibi.
Latihan tersebut rencananya akan berlansung pada 13 hingga 23 Maret.
Hal itu diungkap oleh pejabat dari kedua negara pada Jumat (3/3/2023).
Namun, AS dan Korsel menyebut latihan tersebut bertujuan untuk membela diri serta melawan ancaman yang meningkat dari program rudal balistik serta senjata nuklir Korut.
Padahal, baik penggunaan rudal balistik dan senjata nuklir telah dilarang oleh resolusi dewan keamanan PBB.
Korut Klaim Sebagai Latihan Invasi
Tapi sayangnya Korut justru mengklaim latihan gabungan skala besar itu sebagai latihan untuk invasi.
Pada Sabtu (4/3/2023), Korut menuduh AS atas runtuhnya sistem kontrol senjata internasional.
Korut juga mengklaim senjata nuklir Pyongyang merupakan respon yang adil guna memastikan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.
Selain itu, sekutu pun melakukan latihan udara gabungan dengan pembom jarak jauh AS serta pesawat tempur Korsel, Jumat (3/3/2023).
Keduanya juga telah melakukan latihan selama berminggu-minggu untuk pasukan ransum khusus.
“PBB dan komunitas internasional harus mendesak AS dan Korsel untuk segera menghentikan ucapan provokatif dan latihan militer bersama mereka,” terang presiden Korut, Kim Jong Un.
Kim menyayangkan atas bungkamnya PBB mengenai latihan gabungan tersebut.
Padahal, Kim menyebut latihan itu merupakan sifat agresif dari AS dan Korsel.
Tepat pada bulan lalu, Kim Jong Un mengeluarkan pernyataan yang menyebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres tidak adil dan tidak seimbang mengenai uji coba rudal Korut.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
