ANDALPOST.COM – Sebuah persetujuan bipartisan (kerja sama antara dua partai politik) untuk menaikkan plafon utang Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (30/05/2023), telah melewati rintangan pertamanya.
Rintangan tersebut, merupakan demo yang dilakukan oleh pihak konservatif untuk mencegah kesepakatan untuk dituntaskan. Tentu, apabila AS tidak mau mendengarkan beberapa syarat yang diutarakan oleh para konservatif ini.
Kondisi Persetujuan di Amerika
Gedung Putih (White House) dan Juru Bicara Partai Republik, Kevin Mccarthy telah menyetujui sebuah kesepakatan bipartisan untuk menunda plafon utang sebelum Pemilu 2024.
Hal ini dikarenakan bendahara negara, Janet Yellen telah mengatakan bahwa AS akan kehabisan uang pada 5 Juni 2023, apabila kesepakatan tidak segera ditemukan.
Untuk saat ini, pasar keuangan tampaknya telah tenang.
Namun, hal itu dapat berubah dengan cepat, jika langkah-langkah untuk menyetujui perjanjian batas utang tergelincir atau diblokir di hari-hari mendatang.
Alhasil, kesepakatan (agreement) untuk mengatasi plafon utang akan memperkenalkan batas pengeluaran ‘federal’ baru.
Selain itu, ada juga pembatasan pada program sosial, terkait bantuan kepada berpenghasilan rendah dengan imbalan kenaikan batas utang.
Demonstrasi Konservatif
Menjadi jelas pada hari Selasa lalu, bahwa kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang memuaskan kaum konservatif garis keras (hardliners) di DPR.
Pertanyaannya adalah, apakah ada cukup banyak dari mereka di tempat yang ‘tepat’ untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jawabannya, untuk saat ini, sepertinya tidak.
Pada konferensi pers yang diadakan di tangga Gedung Capitol AS sebelumnya pada hari itu, 11 anggota Kaukus Kebebasan DPR yang ultra-conservative melakukan demonstrasi.
Mereka mencerca apa yang mereka anggap, sebagai pemotongan pengeluaran yang tidak mencukupi dan pembatasan anggaran dalam undang-undang kompromi.
“Kesepakatan ini gagal total,” kata anggota kongres Scott Perry, pemimpin kelompok tersebut.
Perry mengatakan, mereka (anggota kaukus lainnya) yang berdiri bersamanya akan menentang terkait kebijakan baru ini.
“[Kami], akan benar-benar menentang kesepakatan itu, dan akan melakukan dengan segala cara yang kami miliki untuk menghentikannya,” ungkap Perry.
Ketika para konservatif Republik ini ditanya, terkait jika mereka akan mencopot jabatan McCarthy yang membuat kesepakatan tersebut, mereka pun tidak menjawab.
Namun, jika hal itu terjadi, terdapat kemungkinan itu dapat meningkatkan keretakan yang terbentuk di antara Partai Republik di DPR.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
