ANDALPOST.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ingin mendeportasi para pengungsi serta migran Eritrea yang terlibat dalam bentrokan kekerasan di Tel Aviv, Minggu (3/9/2023).
Guna menindaklanjuti hal itu, Netanyahu pun memerintahkan seluruh migran Afrika tersebut harus angkat kaki dari Israel.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah protes yang dilakukan oleh kelompok saingan Eritrea di selatan Tel Aviv.
Terlebih dalam aksi tersebut menyebabkan puluhan orang terluka.
“Kami menginginkan tindakan keras terhadap para perusuh, termasuk deportasi segera mereka yang ambil bagian,” kata Netanyahu dalam pertemuan khusus tingkat menteri.
Dia menghimbau agar para menteri menyampaikan seluruh rencana untuk memberantas penyusup ilegal lainnya dari Israel.
Lebih lanjut, Netanyahu juga menyebut Mahkamah Agung (MA) justru menghambat proses deportasi para migran tersebut.
Pasalnya, berdasarkan hukum internasional, Israel tidak dapat secara paksa mengirim migran kembali ke negara asal.
Menjelang kunjungan resmi ke Siprus, Netanyahu mengatakan tim kementerian berupaya mendeportasi 1.000 pendukung pemerintah Eritrea yang terlibat dalam aksi kekerasan.
“Mereka tidak memiliki klaim status pengungsi. Mereka mendukung rezim ini,” kata Netanyahu.
“Jika mereka sangat mendukung rezim, mereka sebaiknya kembali ke negara asal,” imbuhnya.
Puluhan ribu migran ada di Israel
Sekitar 25.000 migran Afrika tinggal di Israel, terutama dari Sudan dan Eritrea.
Mereka melarikan diri dari konflik atau penindasan yang terjadi di negara asal.
Israel hanya mengakui sedikit sekali pencari suaka, sebagian besar menganggap mereka sebagai migran ekonomi, dan menyatakan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menahan para migran.
Pada hari Minggu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi lokasi kerusuhan.
Dia menyuarakan dukungannya kepada polisi dan meminta mereka yang melanggar hukum ditahan serta dideportasi.
“Mereka tidak perlu berada di sini. Ini bukan tempat mereka,” kata Ben-Gvir.
Bahkan Ben-Gvir kini berencana untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang akan membatalkan sebagian hukum dasar kuasi-konstitusional Israel tentang martabat dan kebebasan manusia untuk melanjutkan deportasi massal migran yang memasuki negara itu secara ilegal.
Sementara itu, para politisi di kedua kubu parlemen telah menyampaikan pendapat mereka mengenai masalah ini.
Koalisi sayap kanan pemerintahan Benjamin Netanyahu menuntut para penghasut serta pemimpinnya dideportasi dari Israel.
Namun, koalisi itu juga menyalahkan pengadilan tinggi karena menghalangi upaya untuk mendeportasi orang di masa lampau.
Sedangkan, anggota oposisi di Knesset mengatakan pemerintah justru gagal dalam menangani situasi tersebut.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
