ANDALPOST.COM – Kementerian Pertahanan Myanmar serta dua bank yang digunakan militer untuk membeli senjata dan barang lainnya dari sumber asing, telah diberikan sanksi oleh Amerika Serikat.
Dalam sebuah pertanyaan yang dinyatakan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Rabu (21/6/2023), dikatakan bahwa militer negara tersebut mengandalkan sumber-sumber asing.
Sumber asing tersebut termasuk entitas Rusia di bawah sanksi, yang bertujuan untuk membeli dan mengimpor senjata, peralatan, dan bahan mentah.
Hal ini dibutuhkan agar Amerika Serikat dapat memproduksi senjata, untuk mendukung “penindasan brutal”-nya.
Untuk sanksi ini, Kementerian Pertahanan Myanmar diberikan tuduhan oleh Washington karena telah mengimpor senilai $1 miliar, sejak kudeta pada 2021.
Kudeta ini merupakan aktivitas di mana para pemimpin militer merebut kekuasaan dari pemerintah pemenang Hadiah Nobel Perdamaian AUng San Suu Kyi, yang terpilih secara demokratis.
Selain kementerian pertahanan, juga terdapat dua bank Myanmar yang terkena sanksi. Dimana bank tersebut diataranya, Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) milik negara dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar (MICB).
Departemen Keuangan mengatakan bahwa mereka mengizinkan perusahaan milik negara yang menghasilkan pendapatan untuk mendapatkan akses ke pasar internasional. Termasuk Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.
Sanksi bagi Myanmar
Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat, Brian Nelson, mengatakan bahwa Myanmar telah memanfaatkan akses pasar internasionalnya yang menyebabkan adanya sanksi ini.
“Rezim militer Burma telah memanfaatkan akses yang dikelola negara ke pasar internasional untuk mengimpor senjata dan material. Termasuk dari entitas Rusia yang terkena sanksi, untuk melanjutkan kekerasan dan penindasannya,” jelasnya.
Selain itu, Amerika Serikat beserta negara-negara Barat lainnya juga telah memberlakukan beberapa sanksi terhadap para jenderal Myanmar.
Sanksi ini diberikan sejak mereka berhasil merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, dan menindak protes para massa dengan paksa.
Tidak hanya itu, ada juga krisis lain di negara tersebut yang semakin mendalam, dengan permasalahan militernya yang dituduh telah melakukan serangan udara tanpa pandang bulu, dan juga membuang sampah ke desa-desa sipil.
Sementara itu, pasukan anti-kudeta, telah diorganisir kembali menjadi Pasukan Pertahanan Rakyat, yang dalam beberapa kasus telah bekerja dengan kelompok etnis bersenjata.
Kelompok etnis bersenjata ini merupakan kelompok yang selama beberapa dekade telah memerangi militer.
Tanggapan Pihak Myanmar
Seorang juru bicara dari rezim militer Myanmar mengatakan menjelang pengumuman Amerika Serikat, bahwa pihaknya tidak khawatir mengenai diberlakukannya sanksi baru ini.
Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Zaw Min Tun, yang berkata kepada saluran media pemerintah, MWD pada Selasa (20/6).
Ia mengatakan bahwa negaranya sebelumnya sudah pernah mengalami sanksi, dan jika pun sekarang mereka diberi sanksi lagi, maka selama ada yang baru di bank-bank milik negara, mereka tidak akan menghadapi kerugian.
Zaw Min Tun mengatakan bahwa tujuan Amerika Serikat melakukan ini adalah “hanya melakukan ini untuk menyebabkan kesulitan dalam ekonomi dan politik.”
“Hal-hal seperti ini akan menyebabkan penundaan yang tidak perlu saat kita berjalan menuju sistem demokrasi multipartai,” tambahnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
