ANDALPOST.COM – Australia Barat akan membatalkan undang-undang perlindungan warisan budaya Aborigin tahun 2021 kata perdana menteri negara bagian itu, Selasa (07/08/2023).
Hal itu dilakukan karena adanya pertentangan dengan pemilik tanah.
Padahal, awalnya undang-undang itu diberlakukan karena adanya penghancuran tempat perlindungan batu Juukan Gorge kuno,
Petani, penggembala dan pemilik tanah kecil telah angkat suara atas apa yang mereka katakan sebagai peraturan yang memberatkan dan mahal.
Peraturan itu ditetapkan setelah Rio Tinto (RIO.AX) secara legal menghancurkan tempat perlindungan batu yang telah menunjukkan tempat tinggal manusia sejak 46.000 tahun yang lalu.
Perubahan tersebut, yang terjadi setelah undang-undang tersebut diberlakukan hanya selama lima minggu, dapat mengurangi kecemasan yang meningkat di negara bagian atas hak-hak masyarakat adat.
Dukungan telah turun secara nasional untuk rencana yang didukung pemerintah Federal untuk membentuk badan penasihat Pribumi di parlemen. Di mana, anggotanya akan dipilih oleh warga Australia dalam referendum akhir tahun ini.
Juukan George di Australia Barat
Pemerintah negara bagian akan membatalkan undang-undang 2021 dan sebagai gantinya mengembalikan dan mengubah undang-undang tahun 1972 untuk memastikan perlindungan situs-situs penting.
“Tragedi Juukan Gorge adalah hal yang memalukan secara global, tetapi tanggapan kami salah, kami mengambilnya terlalu jauh, tanpa sengaja menyebabkan stres, kebingungan, dan perpecahan di komunitas kami,” papar Cook.
Amandemen undang-undang tahun 1972, katanya, “sederhana dan efektif” dan akan mencegah Juukan Gorge lainnya terjadi.
Penghancuran tempat perlindungan batu Juukan Gorge di Australia Barat untuk tambang bijih besi menyebabkan tekanan yang mendalam bagi kelompok Pribumi.
Sehingga, terjadi protes global yang pada akhirnya membuat kepala eksekutif, ketua, dan eksekutif senior Rio kehilangan pekerjaan mereka.
Hal itu memicu penyelidikan nasional, memaksa penambang untuk merombak praktik mereka. Serta, membawa persyaratan tata kelola yang lebih ketat dari investor.
Perusahaan Aborigin Puutu Kunti Kurrama dan Pinikura (PKKP), yang tempat penampungan batunya dihancurkan, mengatakan pada akhir pekan bahwa mereka kecewa oleh laporan keputusan pemerintah negara bagian yang akan datang.
Ketuanya mengatakan undang-undang lama telah mengizinkan penghancuran dan undang-undang tahun 2021 yang sekarang dihapus adalah sebuah perbaikan.
“Undang-undang warisan sebelumnya … mengizinkan penghancuran Juukan Gorge secara sewenang-wenang. Meskipun undang-undang baru itu tidak sempurna, itu lebih baik daripada yang diganti,” kata Ketua Korporasi Terry Dragage dalam sebuah pernyataan.
“Jika pemerintah negara bagian mendengarkan umpan balik masyarakat selama fase konsultasi, kami tidak akan berada dalam kekacauan ini. Perbaiki pedoman yang merupakan masalah terbesar, bukan membatalkan Undang-Undang.” sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
