ANDALPOST.COM – China akan memperketat pengawasan terhadap makanan dari Jepang, dan mempertahankan pembatasan pada beberapa impor Jepang. Hal itu disampaikan oleh pemerintah China pada Jumat (07/07/2023),
Hal tersebut dikutip dari keputusan Tokyo untuk membuang air radioaktif yang diolah dari pabrik Fukushima, yang lumpuh ke laut.
Rencana Jepang, yang disetujui pada Selasa (04/07/2023) oleh pengawas nuklir PBB, telah menghadapi tantangan di dalam dan luar negeri. Jepang menegaskan limbah tersebut aman dan memenuhi standar global.
Administrasi bea cukai China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya meningkatkan pemantauan produk. Termasuk, makanan laut dan membatasi produksi dari seperlima prefektur Jepang itu untuk alasan keamanan.
Kekhawatiran tentang dihentikannya impor makanan laut oleh Cina diungkap tiga pejabat pemerintah dan seorang anggota parlemen Jepang dari partai yang berkuasa, yakni Partai Demokratik Liberal.
Dua pejabat di antaranya mengatakan, Cina bisa saja memberlakukan larangan menyeluruh atas impor makanan laut dari Jepang.
Segera setelah bencana 2011, China melarang impor makanan dan produk pertanian dari lima prefektur. Negara tirai bambu itu kemudian memperluas larangannya menjadi 12 prefektur, sebelum menghapus dua di antaranya.
China akan “memperkuat pengawasan” dan “memeriksa secara ketat” sertifikat impor makanan. Terutama produk air dari prefektur lain yang tidak dilarang, kata pemerintah, menekankan pembatasan pada 10 prefektur tetap berlaku.
Dikecam China
Setelah mendapat lampu hijau dari IAEA, media Jepang mengatakan perilisan bisa dimulai paling cepat bulan depan.
Tetapi China telah muncul sebagai salah satu pengkritik paling keras dari rencana tersebut.
Sebagai tanggapan terhadap laporan IAEA, China mengatakan IAEA telah “gagal untuk sepenuhnya mencerminkan pandangan dari para ahli” yang berpartisipasi dalam peninjauan tersebut.
Tabloid yang dikelola negara, Global Times pada hari Kamis (06/07/2023) mengutip Senlin Liu, seorang pakar Tiongkok di kelompok kerja teknis badan tersebut, mengatakan bahwa mereka kecewa dengan laporan “terburu-buru” dan bahwa masukan pakar terbatas.
Kementerian luar negeri China pada hari Kamis mengatakan, bahwa laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak dapat digunakan sebagai “lampu hijau” untuk rencana pelepasan limbah, dan memperingatkan risiko yang tidak diketahui terhadap kesehatan manusia.
“Bea cukai China akan mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi,” kata pihak berwenang dalam pernyataan WeChat.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
