ANDALPOST.COM – Proyek Strategis Nasional (PSN) milik Pemerintahan Jokowi terancam gagal rampung sesuai target di 2024 mendatang. PSN yang diatur PSN diatur melalui Peraturan Presiden ini dibagi-bagi pengerjaanya mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa target pemerintah untuk PSN tersebut terancam akan mundur penyelesaiannya. Pihak KemenPUPR juga telah meminta dispensasi agar proyek tersebut bisa selesai digarap pada semester II/2024.
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR tengah menyiapkan surat permohonan dispensasi tersebut untuk kemudian diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
“Kami sedang bersurat ke beliau (Ketua KPPIP Airlangga Hartarto, Red), bisa kita lakukan beberapa (penyelesaian proyek) semester II 2024, kita mintakan dispensasi,” kata Basuki dalam acara Conference on National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu (26/7) dilansir dari Republika.
Adapun, 8 proyek yang yang dimaksud terdiri dari 5 bendungan dan 3 jalan tol. Kelima proyek bendungan itu adalah Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Gudong-gudong dan Bulongo di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di NTT.
Sejauh ini, menurut Basuki, ada tiga proyek tol yang digadang-gadang akan rampung di semester kedua tahun 2024. Tol yang ditargetkan selesai di akhir tahun depan tersebut yaitu alan Tol Serang – Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang – Demak.
Gagal Penuhi Janji
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjanji kepada pemerintah untuk merampungkan PSN di semester 1 di tahun 2024. Sejumlah PSN yang ditugaskan ke Kementerian PUPR disanggupi oleh Basuki untuk selesai sesuai target.
Menurut Basuki, keputusan yang nantinya akan keluar menjadi masa depan PSN tersebut. Basuki terus menunggu keputusan dispensasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, sebab jika tidak, maka anggaran multi years contract (MYC) tidak akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sejak dikeluarkannya keputusan PSN melalui aturan Peraturan Presiden, aturan tersebut memuat 223 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Dari 223 proyek strategis tersebut, hampir setengahnya adalah proyek jalan tol yang dibangun pemerintah.
Proyek yang terancam mandek ini juga sudah terdengar sampai di telinga Presiden Joko Widodo. Para pihak yang terlibat nantinya akan diajak untuk rapat dan membahas proyek mana sajakah yang nantinya akan ditunda.
Dilansir dari berbagai sumber, Presiden Jokowi sejauh ini menjadwalkan rapat digelar pada Selasa lalu. Namun dikarenakan banyaknya agenda negara maka rapat tersebut ditunda untuk sementara waktu.
“Presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi enggak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kami rapatkan lah,” kata Wahyu Utomo, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Salah satu PSN yang dicanangkan akan ditunda ialah proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Ambon. Alasan pemerintah berniat memberhentikan proyek tersebut ialah karena membutuhkan biaya yang besar dan skema pembiayaannya belum jelas.
Sebagai informasi, KPPIP mencatat selama 8 tahun ini ada 158 proyek dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah dituntaskan. (paa/rge)
