ANDALPOST.COM – Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, beberapa waktu lalu mencuri perhatian publik lewat ungkapan kekesalannya kepada Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Kejadian itu dipicu terkait pembagian dana hasil (DBH) yang dinilai terlalu kecil untuk Kepulauan Meranti.
“Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp114 miliar. Waktu itu hitungannya $60 (Rp936 ribu) per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel $100 (Rp1,56 juta),” tegas Adil seperti dilihat di Youtube Diskominfotik Riau, Senin (12/12/2022).
Ada pun ia mengatakan hal tersebut karena di daerahnya terdapat sumber daya alam minyak bumi yang menjadi pendapatan negara. Adil juga sempat meminta jika eksploitasi minyak di daerahnya segera dihentikan.
Oleh karena itu, kekecewaan pemimpin Meranti itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (09/12/2022) lalu.
Dalam kesempatan tersebut Adil mencibir dengan mengatakan jika Kemenkeu diisi oleh para ‘iblis’ dan ‘setan’.
Terkait kejelasan tentang DBH tersebut, Adil pernah berulang kali meminta penjelasan secara transparan dari Kemenkeu. Bahkan perlu adanya upaya dirinya untuk mendesak agar data bisa dibuka.
“Kemarin waktu lewat Zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa $100 (Rp1,56 juta) per barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan, (tapi) juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya iblis atau setan’,” katanya.
Tindakan Adil tersebut membuatnya ditegur oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, hingga Mendagri Tito Karnavian.
Melalui Sekjen Suhajar Diantoro, Tito bahkan mengatakan harusnya seorang Bupati bisa bersikap layaknya seorang negarawan.
“Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan,” ujar Suhajar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).
Teguran keras ini disampaikan ketika Bupati Adil dipanggil Kemendagri pada Senin (12/12/2022). Menurut Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini, sikap Adil dinilai wajar dari sebuah bentuk kekecewaan.
Seharusnya sikap Adil tersebut menjadi evaluasi oleh pemerintah agar bisa transparan dalam merespon keluhan mengenai DBH.
Menurutnya, harusnya ada upaya dialog dengan para petinggi daerah sehingga kejadian-kejadian ini tidak terulang ke wilayah lain. Pasalnya, hal ini sangat dikhawatirkan dapat membuat adanya pecah belah yang melibatkan warga sipil.
Salah satunya seperti ancaman Adil yang mengatakan bahwa mereka ingin lepas dari NKRI dan berani mengangkat senjata.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang,” ungkapnya.
“Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” kata Adil blak-blakan.
“Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah, Pak, dibagi rata ke mana?” lanjutnya mempertanyakan.
(PAM/MIC)
