ANDALPOST.COM – Inggris kembali menjatuhkan sanksi baru ke Myanmar guna meningkatkan tekanan pada junta yang sekaligus bertepatan dengan peringatan kudeta sejak dua tahun lalu, Selasa (31/1).
Sanksi baru tersebut dijatuhkan kepada Komisi Pemilihan Persatuan, perusahaan pertambangan, pejabat energi, serta pejabat militer Myanmar saat ini. Alhasil, industri bahan bakar penerbangan di Myanmar terkena imbas dari sanksi tersebut.
Tanggal 1 Februari 2023 menandai dua tahun sejak junta Myanmar menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Sejak itulah, mereka banyak menggunakan kekejaman dan kekerasan guna mempertahankan kekuasaan serta menekan suara oposisi.
Sanksi Baru
Pengumuman sanksi baru terhadap junta Myanmar tersebut diungkap oleh Menteri Luar Negeri James Cleverly.
“Sanksi kami ditargetkan dengan cermat untuk memberikan dampak maksimal, mengurangi akses militer ke keuangan, bahan bakar, senjata, dan peralatan,” ungkapnya.
“Junta harus dimintai pertanggungjawaban atas penumpasan brutal mereka terhadap suara-suara oposisi, serangan udara yang meneror, dan pelanggaran hak asasi manusia,” lanjut James.
Menurut James, Inggris telah telah memimpin respons internasional yang kuat dan terkoordinasi untuk mendukung rakyat Myanmar, tuntutan demokrasi mereka, dan hak atas kebebasan fundamental.
Lebih lanjut, Inggris juga telah bekerja sama dengan beberapa negara, seperti Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa sejak kudeta. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi tegas terhadap rezim militer Myanmar.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
