ANDALPOST.COM — Kabinet Israel mengucurkan sejumlah dana untuk mendanai program penjagaan nasional yang dipimpin Ben Gvir. Padahal, program tersebut menuai sejumlah kritikan serta kontroversial.
Kantor Perdana Menteri (PM), Benjamin Netanyahu mengatakan, kabinet telah menyetujui pembentukan pasukan penjaga nasional, Minggu (2/4).
Kendati begitu, sebuah komite yang terdiri dari badan keamanan Israel akan menentukan otoritas penjaga tersebut.
Tak hanya itu, komite tersebut juga akan menentukan antara polisi atau Ben Gvir yang akan memimpin langsung pasukan penjaga. Sehingga, komite diberi waktu selama 90 hari untuk menentukan hal tersebut.
Sementara itu, kantor Ben-Gvir menyebut penjaga yang akan beroperasi di bawah kementeriannya bakal menangani skenario darurat, kejahatan nasionalistik, teror, dan penguatan kedaulatan.
Program Mendapat Tentangan
Sejumlah menteri awalnya pun menentang program tersebut. Tapi, lantaran desakan Netanyahu, para menteri itu menyetujui program penjaga nasional.
Pemerintah Israel bahkan rela mengucurkan dana hingga Rp4 triliun demi mendanai proyek tersebut. Dana tersebut akan diambil dari pemangkasan sekitar 1-1,5 persen dari anggaran seluruh kementerian di Israel.
Pemimpin oposisi Yair Lapid pun mengecam pemotongan dana tersebut.
“Pemerintah menyetujui pemotongan horizontal untuk mendanai milisi pribadi Ben Gvir. Mereka akan memangkas kesehatan, pendidikan, keamanan, semuanya untuk membiayai pasukan penjaga nasional. Prioritas pemerintah ini konyol dan tercela. Satu-satunya hal yang membuatnya sibuk adalah menjalankan demokrasi dan mempromosikan fantasi ekstrim dari orang-orang yang mengalami delusi,” tulis Lapid melalui akun Twitternya, Minggu (2/4).
Di bawah kepemimpinan Ben Gvir pasukan itu akan bekerja sama dengan polisi. Serta militer demi menangani kerusuhan sipil secara nasional.
Sementara mantan Komandan Distrik Kepolisian Tel Aviv, David Tzur menuturkan, proyek tersebut tidak diperlukan.
“Saya pikir kita perlu memperkuat kepolisian yang ada,” tutur Tzur.
“Kami tidak dapat menerima bahwa akan ada penegakan hukum apa pun yang tidak berada di bawah polisi. Sangat aneh bahwa pemerintah akan memutuskan untuk membentuk unit polisi lain. Itu akan menjadi milisi swasta atau sejajar dengan pasukan yang ada. Itu akan menjadi bencana,” sambung dia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
