ANDALPOST.COM – Presiden Joe Biden mengungkapkan pada hari Minggu (28/5/2023) bahwa kesepakatan bipartisan plafon utang sedang menjadi kompromi. Sementara Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy sebelumnya menyebutnya “layak untuk rakyat Amerika”.
Sekarang, hanya tinggal menunggu kongres untuk menyetujui kesepakatan tersebut.
Kesepakatan yang diusulkan adalah hasil negosiasi panjang dan pahit antara pihak Demokrat dan Republik.
Departemen Keuangan telah memperingatkan AS akan kehabisan uang pada 5 Juni apabila tidak ada kesepakatan sama sekali.
AS harus meminjam uang untuk mendanai urusan pemerintahan. Ini karena apa yang dibelanjakan lebih besar daripada pajak yang dinaikkan.
Partai Republik telah mencari pemotongan pengeluaran di bidang-bidang seperti pendidikan dan program sosial lainnya dengan imbalan menaikkan batas utang US $31,4 triliun dolar.
Di hari yang sama Presiden Biden mengungkapkan kepada wartawan bahwa kesepakatan yang diusulkan adalah “langkah maju yang sangat penting”.
“Dibutuhkan ancaman gagal bayar yang dahsyat, melindungi pemulihan ekonomi bersejarah dan diperoleh dengan susah payah,” tambahnya kepada wartawan.
“Dan perjanjian itu juga merupakan kompromi yang berarti tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan, tapi itu adalah tanggung jawab pemerintahan,” sambungnya.
Biden mengatakan ia yakin McCarthy telah bernegosiasi dengan itikad baik dan sekarang pihaknya memiliki suara untuk mendukung kesepakatan di Kongres.
Hasil Kesepakatan Bipartisan
Kesepakatan yang diusulkan sekarang telah dipublikasikan di situs web DPR.
Hal ini membayangkan bahwa pengeluaran pemerintah non-pertahanan sebagian besar akan dipertahankan datar selama dua tahun dan kemudian meningkat sebesar 1% pada tahun 2025.
Tidak akan ada perubahan besar pada asuransi kesehatan Medicaid, maupun kesepakatan yang diusulkan untuk sepenuhnya mendanai perawatan medis bagi para veteran.
Undang-undang perizinan energi harus disederhanakan untuk mempercepat waktu persetujuan untuk proyek-proyek baru—sebuah reformasi yang didorong oleh Partai Republik.
Dana bantuan COVID yang belum dibelanjakan akan dicabut kembali dalam perjanjian, yang merupakan tuntutan lain yang dibuat oleh Partai Republik.
Perubahan usia tertentu diusulkan untuk program pemerintah yang menyediakan bantuan pembelian makanan bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan sama sekali.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
