ANDALPOST.COM – Partai Maju, yang merupakan pemenang pemilu Thailand dan runner-up pertama Pheu Thai, setuju untuk mencalonkan seorang anggota senior dari koalisi mereka sebagai Ketua DPR berikutnya, Senin (03/07/2023).
Keputusan tersebut dibuat melalui pemungutan suara parlemen. Kemudian, diumumkan dalam konferensi pers bersama, setelah pembukaan parlemen negara bagian pada malam hari. Dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida.
“Kami akan mencalonkan Tuan Wan Muhamad Noor Matha sebagai Ketua DPR, dengan anggota parlemen dari Partai Maju sebagai Wakil Ketua Pertama dan anggota parlemen dari Partai Pheu Thai sebagai Wakil Ketua Kedua,” kata Pita Limjaroenrat, calon perdana menteri dan pemimpin Partai Maju.
Calon Ketua DPR berusia 79 tahun itu adalah politisi veteran dari provinsi perbatasan selatan Thailand, yaitu Yala, dan pemimpin Partai Prachachat.
Kelompok politiknya bergabung dengan Partai Maju dan Pheu Thai untuk membentuk koalisi dengan lima sekutu lainnya. Yakni, setelah pemilihan umum pada 14 Mei.
Pada saat itu, partai dari Pita meraih kemenangan tak terduga dengan 151 kursi di parlemen.
Bersama-sama, mereka memiliki 312 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang.
Tetapi, agar Pita dapat menjadi perdana menteri, dia membutuhkan persetujuan lebih dari setengah dari 750 kursi Majelis Nasional.
Yang berarti, setidaknya 376 suara di Dewan Perwakilan Rakyat saja atau juga di Senat.
Tujuan kesepakatan
Menurut Pita, kesepakatan pencalonan dibuat untuk mencapai persatuan di antara delapan partai koalisi dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.
Sementara, dirinya ditempatkan sebagai perdana menteri.
“Partai Maju dan Partai Pheu Thai sepakat untuk bersama-sama mendukung undang-undang penting bagi rakyat. Mencakup amnesti untuk kasus ekspresi politik serta amandemen undang-undang yang terkait dengan reformasi militer,” katanya.
Ketiga kandidat siap untuk mendorong agenda yang akan membawa transparansi, checks and balances. Dan juga, efektivitas sistem parlementer Thailand, sambil memastikan itu “milik rakyat”.
Posisi Ketua DPR telah menjadi titik ketidaksepakatan antara kedua partai tersebut selama beberapa bulan terakhir.
Hal ini dikarenakan kedua belah pihak telah mengarahkan pandangan mereka ke posisi teratas cabang legislatif.
Partai Maju mengatakan perlu menjadi pembicara DPR untuk mempercepat prosedur legislatif.
Sementara, anggota Partai Pheu Thai berpendapat bahwa posisi itu tidak harus berada di bawah Partai Maju, meski memenangkan mayoritas kursi di parlemen.
“Partai Maju dan Partai Pheu Thai sangat yakin bahwa kesepakatan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR kali ini merupakan awal dari kerjasama untuk membentuk pemerintahan untuk mengelola negara sebagai tanggapan atas konsensus rakyat, yang dituangkan secara jelas dalam pemilihan pada 14 Mei 2023,” papar Pita.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
