ANDALPOST.COM – Hak Inggris untuk menentang penindasan Israel selama puluhan tahun terhadap warga Palestina melalui gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) harus dilindungi.
Hal itulah yang menjadi argumen antara dua aktivis asal Inggris dan Palestina dalam percakapan langsung di platform media online Palestine Deep Dive.
Jika mempertahankan hak untuk memboikot, maka akan menghadapi RUU Anti-BDS Inggris yang disiarkan secara online sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah Konservatif guna mengejar undang-undang (UU).
Sehingga, hal itu berpotensi badan publik Inggris dicegah untuk memberikan sanksi dan memboikot Israel.
Padahal negara tersebut dituduh oleh Human Rights Watch dan Amnesty International melakukan tindakan apartheid terhadap rakyat Palestina.
Diketuai oleh mantan koresponden Al Jazeera Mark Seddon, program tersebut menampilkan Ben Jamal, direktur Kampanye Solidaritas Palestina, dan Aimee Shalan, salah satu direktur organisasi hak pro-Palestina dan ketua Komite Palestina Inggris.
“Kita sekarang 75 tahun memasuki malapetaka yang tengah berlangsung yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.”
“Kami menyaksikan pembunuhan dan cedera setiap hari warga Palestina. Penahanan warga, pengusiran paksa, penghancuran rumah, pemboman berulang-ulang oleh Israel terhadap populasi tawanan di Gaza serta diskriminasi terhadap warga Palestina dengan kewarganegaraan Israel.”
“Serta serangan terhadap pembela hak asasi manusia yang bekerja untuk meminta pertanggungjawaban Israel,” beber Shalan, Selasa (27/6/2023).
Sehingga, Shalan menyebut masa-masa tersebut menjadi masa sulit bagi Palestina.
“Jadi yang lebih penting adalah kita bersatu sebagai sebuah kelompok dan membuat diri kita didengar. Kami tidak mau dibungkam,” katanya.
Komitmen Ideologis
Diperjuangkan oleh Michael Gove, menteri luar negeri Inggris untuk pemerataan, perumahan dan komunitas, atau disebut dengan RUU Aktivitas Ekonomi Badan Publik (Masalah Luar Negeri) adalah komitmen manifesto Partai Konservatif 2019.
Gove menyebut BDS dirancang untuk menyerang dan mendelegitimasi Negara Israel dan gagasan bahwa harus ada negara Yahudi di semua wilayah.
“Michael Gove memiliki komitmen ideologis terhadap undang-undang ini,” bantah Jamal tentang Penyelaman Jauh Palestina.
“Dia telah menjadi seseorang yang selama bertahun-tahun mendorong narasi jahat. Ini sebagai bagian dari keinginan untuk melindungi Israel dari pertanggungjawaban,” imbuhnya.
Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak bertekad untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang sebelum pemilihan umum berikutnya.
Jika diberlakukan, dewan lokal, universitas, dan badan serupa lainnya akan dilarang mengejar agenda luar negeri, termasuk Israel.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
