Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Myanmar: Beri Penghargaan bagi Pahlawan Pembangkangan Sipil

Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (Design by @salwadiatma)

ANDALPOST.COM – Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar memberikan pujian serta penghargaan bagi para pahlawan rakyat dan bangsa yang turut andil dalam pembangkangan sipil sejak 1 Februari 2021 lalu.

Melalui akun Twitter resminya, pemerintah Myanmar menyebut akan memberikan lencana kehormatan. Kepada mereka yang telah berdiri di sisi keadilan serta setia melawan kudeta.

“Semua pahlawan rakyat yang berpartisipasi dalam Gerakan Pembangkangan Sipil akan dianugerahi Lencana Kehormatan Nasional pada periode pasca-revolusioner,” terang Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar melalui akun Twitternya, Kamis (2/2).

Apa Saja Penghargaan yang Diberikan?

Tak hanya itu, pegawai negeri sipil (PNS) juga akan dipromosikan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.

“Seluruh PNS yang berpartisipasi dalam Gerakan Pembangkangan Sipil akan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dari jabatan yang dipegang sebelum hari kudeta,

“Arahan ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2023,” imbuhnya.

Pemerintah Myanmar pun memberikan kontrak penuh waktu bagi PNS yang masih berstatus kontrak paruh waktu yang turut terlibat dalam aksi pembangkangan sipil.

“Semua PNS yang berpartisipasi dalam Gerakan Pembangkangan Sipil tapi bekerja pada kontrak paruh waktu atau kontrak harian,

“Akan diberikan secara permanen kontrak penuh waktu, efektif mulai 1 Februari 2023,” paparnya.

Pemerintah Myanmar pun mengatakan akan mengganti upah PNS selama era pasca-revolusioner.

“Seluruh PNS yang berpartisipasi dalam Gerakan Pembangkangan Sipil dan tidak diberi akses ke pendapatan,

“Serta bonus yang sah sejak kudeta oleh kelompok militer teroris akan diganti sepenuhnya selama era pasca-revolusioner,” papar pihak pemerintah Myanmar.

Perpanjangan Status Darurat selama Enam Bulan dari Junta Myanmar

Junta Myanmar kembali memperpanjang keadaan darurat negaranya selama enam bulan ke depan.

Hal tersebut diungkap oleh pejabat pemerintahan setempat di saat para pengunjuk rasa menandai peringatakn kudeta militer 2021 dengan “protes diam”.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.