Komentar Horas, Dirjen Bina Keuangan Daerah
Selanjutnya, Horas Mauritz Panjaitan, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dia memberikan penjelasan, bahwa ada 10 kabupaten/kota yang mengalokasikan APBD di bawah 10 persen untuk kesehatan.
Daerah-daerah tersebut, antara lain, meliputi Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Donggala, Kota Baru, dan Kabupaten Nias Selatan.
Selain itu, ada juga, Kota Ambon, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu.
Horas juga mengatakan bahwa hingga kini, masih banyak pemda yang bergantung pada dana alokasi umum dan khusus dari pemerintah pusat untuk bidang kesehatan.
“Banyak pemda yang masih bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk bidang kesehatan,” ucap Horas.
“Padahal dana ini sudah diarahkan penggunaannya dari pusat, daerah masih membutuhkan dukungan pendanaan,” lanjutnya.
Kekurangan Dana di Pelayanan Kesehatan
Selanjutnya, Maria Hotnida, sebagai Ketua Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review Program JKN Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melaporkan lebih lanjut.
Maria mengungkapkan bahwa di tahun 2023 awal, masih ada 171 kecamatan tanpa puskesmas dan tiga kabupaten tanpa rumah sakit.
Selain itu, Maria juga berharap agar anggaran kesehatan dalam APBN dan APBN dapat digunakan secara benar dan berkelanjutan setiap tahunnya. Tentunya, sesuai kebutuhan tiap daerah.
Diketahui, karena tidak adanya puskesmas dan rumah sakit di banyak daerah, masih banyak peserta PBI JKN yang harus mengantri untuk mendapatkan perawatan.
”Akibatnya masih ada sekitar lima juta lebih (peserta PBI JKN) yang mengantre masuk (mendapatkan perawatan),” kata Maria.
“Ternyata dari sisi kepesertaan ada daerah yang tidak sanggup lagi untuk membiayai masyarakat miskin di daerahnya,” lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
