ANDALPOST.COM – Pemimpin juri di Festival Film Internasional India (IFFI) sekaligus pembuat film andal asal Israel, Nadav Lapid mencibir film “Kashmir File“. Sehingga, menyebabkan perselisihan di India.
Nadav Lapid sendiri, menyebut “Kashmir File” sebagai film ‘propaganda’ dan ‘film vulgar‘.
Saat menghadiri acara IFFI pada Senin (28/11/2022), Nadav mengatakan ia “terganggu dan terkejut” dengan dimasukkannya “Kashmir File” dalam gelaran tersebut.
Secara rinci, Nadav dalam pidato penutupnya saat upacara IFFI menanggapi film ini, yang juga dihadiri oleh Menteri Penyiaran Federal India, Anurag Thakur. Serta, pejabat tinggi India dan pembuat film dari berbagai negara.
“Itu terasa bagi kami, tampak bagi kami seperti propaganda, film vulgar. Tidak pantas untuk bagian kompetitif artistik dari festival film bergengsi semacam itu,” kata Nadav.
Film Kashmir File
“Kashmir File” merupakan film berbahasa Hindi, yang berdurasi 170 menit yang ditulis dan disutradarai oleh Vivek Agnihotri, dirilis pada bulan Maret tahun ini.
Film tersebut menceritakan kisah fiksi seorang siswa, yang menemukan bahwa orang tua Hindu Kashmirnya, yang dikenal sebagai Kashmiri Pandits, dibunuh oleh pemberontak bersenjata. Alhasil, bukan karena kecelakaan, seperti yang diyakini kakeknya.
“Kashmir File” menuai pro kontra setelah dirilis. Bahkan, muncul kritikan yang menyebut film itu memutarbalikkan fakta dan mengipasi kebencian anti-Kashmir dan anti-Muslim di seluruh India.
Tetapi, di sisi lain “Kashmir File” menjadi film Bollywood yang paling sukses tahun ini dan bahkan meraup untuk sebesar Rp676 miliar. Alhasil, “Kashmir File” ini diputar di bioskop-bioskop di seluruh India.
Di sisi lain, Sanjay Kak, seorang pembuat film dokumenter turut memberikan komentar atas rilisnya film “Kashmir File”.
“Film tersebut didukung oleh denominasi mendalam terhadap Muslim Kashmir, berupaya membangun kebenaran tentang Kashmir dari bingkai fakta,” tulis Sanjay.
Namun, “Kashmir File” justru menuai pujian dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Termasuk, Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri, Amit Shah.
Setidaknya, di delapan negara bagian yang dikuasai BJP, film tersebut diberi status bebas pajak.
Fakta Terkait Isi Film “Kashmir File”
Di sisi lain, wilayah Himalaya di Kashmir telah terbagi antara India yang mayoritas Hindu dan Pakistan, yang sebagian besar Muslim sejak 1947 silam.
Tetapi, pada tahun 2019, pemerintah Modi membatalkan otonomi parsial kawasan itu dan membawanya di bawah kendali langsung federal.
Alhasil, pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan New Delhi dimulai di Kashmir yang dikelola India pada akhir 1980-an.
Pemberontakan melihat serangan yang ditargetkan pada Pandit Kashmir, dan mengakibatkan eksodus ribuan dari mereka ke daratan India.
Namun, banyak umat Hindu tetap tinggal di wilayah yang disengketakan, mengacu pada ikatan berabad-abad antara kedua komunitas.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
