ANDALPOST.COM — Pengadilan tinggi Jepang akan mengambil keputusan andal mengenai legalitas yang mengatur sterilisasi transgender untuk mengubah gender resmi mereka, Rabu (25/10/2023).
Berdasarkan peraturan yang diperkenalkan pada tahun 2004 silam, kaum transgender hanya dapat mengubah jenis kelamin mereka berdasarkan dokumen hukum. Jika mengajukan banding ke pengadilan keluarga dan memenuhi kriteria termasuk operasi konfirmasi gender dan tidak memiliki kapasitas reproduksi yang umumnya memerlukan sterilisasi.
Aturan lainnya termasuk belum menikah, tidak memiliki anak, dan secara resmi didiagnosis menderita disforia gender.
Namun, hanya segelintir negara di dunia yang mengizinkan transgender mengubah statusnya hanya dengan pernyataan sederhana.
Tetapi para pegiat mengatakan ketentuan yang diberlakukan oleh Jepang, satu-satunya negara di Kelompok 7 yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis atau persatuan sipil di tingkat nasional, memaksa orang-orang melakukan prosedur medis yang sangat invasif, panjang dan berpotensi berisiko.
“Prosedur untuk mengubah gender yang diakui secara hukum, yang memerlukan operasi sterilisasi dan diagnosis psikiatris yang sudah ketinggalan zaman, merupakan anakronistik, berbahaya, dan diskriminatif,” kata Human Rights Watch dalam laporannya pada tahun 2019 lalu.
Kelompok advokasi mengecam hal tersebut karena berakar pada gagasan merendahkan bahwa identitas transgender sama dengan penyakit mental.
Namun tekanan semakin meningkat, dengan keputusan pengadilan keluarga regional bulan ini bahwa kriteria sterilisasi tidak konstitusional dan tidak valid.
Beberapa tahun terakhir, Jepang yang secara tradisional konservatif mengambil langkah-langkah kecil untuk merangkul keberagaman seksual.
Jajak pendapat menunjukkan semakin besarnya dukungan terhadap undang-undang yang ramah LGBTQ. Terutama di kalangan generasi muda, namun Partai Demokrat Liberal yang berkuasa enggan melakukan reformasi.
Dalam beberapa bulan terakhir, para aktivis telah memperingatkan akan meningkatnya gelombang retorika kebencian di internet, khususnya yang menyasar perempuan transgender.
Sebagian besar dipicu oleh perdebatan kontroversial seputar undang-undang anti-diskriminasi yang disahkan tahun ini, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
