Perintel tagih utang pemerintah
Setahun lebih berlalu, utang akibat intervensi pasar pemerintah belum juga dibayarkan kepada peritel modern di tanah air. Lewat Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey pengusaha ritel mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut.
Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.
“Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya,” ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.
Pihak Aprindo bahkan melakukan ancaman untuk melakukan mogok jualan di seluruh tanah air. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Aprindo lewat surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.
Menanggapi permasalah ini, Kemendag merespon ancaman tersebut. Kemendag bahkan meminta pendapat dari sisi hukum ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemendag melibatkan Kejagung dikarenakan adanya permendag yang sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.
Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung,” ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).
Setelah hampir sebulan berlalu, pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sudah keluar. Adapun isi dari pendapat hukum itu adalah mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.
Utang pemerintah ini nantinya akan dibayarkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Adapun rincian utang pemerintah kepada pengusaha ritel sebesar Rp 334 miliar. Sementara utang kepada produsen minyak goreng, diperkirakan mencapai Rp 700 miliar. (paa/ads)
