ANDALPOST.COM – Presiden Joe Biden telah menandatangani undang-undang (UU) yang melindungi hak pernikahan LGBTQ. UU tersebut melindungi pernikahan sesama jenis dan antar ras di Amerika Serikat (AS).
Penandatanganan UU itu juga merupakan langkah yang disambut oleh para pembela hak asasi manusia (HAM). Para pembela HAM menganggap bahwa UU tersebut adalah penting keberadaannya di tengah kekhawatiran akan potensi dan ancaman terhadap komunitas yang terpinggirkan.
Pada Selasa (13/12/2022) sore, Joe Biden menandatangani RUU tersebut yang dikenal sebagai Undang-Undang Penghormatan terhadap perkawinan.
Penandatangan andal yang dilakukan oleh Joe Biden di halaman Gedung Putih telah menarik ribuan pendukung, termasuk legislator Demokrat terkemuka.
“Hari ini adalah hari yang baik. Suatu hari Amerika mengambil langkah penting menuju kesetaraan, menuju kebebasan dan keadilan tidak hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk semua orang,” terang Joe Biden.
Presiden AS tersebut pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang mendorong “kesetaraan dan keadilan” selama bertahun-tahun.
“Undang-undang ini dan cinta yang dipertahankan menyerang kebencian dalam segala bentuk. Itulah mengapa undang-undang ini penting bagi setiap orang Amerika, tidak peduli siapa Anda dan siapa yang Anda cintai,” ujar Joe Biden.
DPR AS meloloskan UU bipartisan tersebut pada 8 Desember lalu. Hal itu dilakukan setelah pemungutan suara yang sukses di Senat AS pada akhir November.
Dengan adanya UU itu, mereka berharap dapat mencegah negara bagian untuk menolak “pernikahan atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau asal kebangsaan”.
Tidak hanya itu, UU baru tersebut juga dibuat untuk menggantikan UU lama yang mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh inidividu dari lawan jenis.
Legislator dari Partai Demokrat dan Republik telah bersatu untuk meloloskan UU Penghormatan tersebut usai Mahkamah Agung AS (yang bermayoritas konservatif) membatalkan hak aborsi. Pembatalan tersebut telah berlangsung cukup lama pada bulan Juni lalu.
Pencabutan tersebut diduga akan menimbulkan kekhawatiran terhadap langkah-langkah potensial untuk mengekang pernikahan sesama jenis serta antar ras.
“Kongres bertindak karena Mahkamah Agung telah mencabut hak penting bagi jutaan orang Amerika yang telah ada selama setengah abad,” ujar Joe Biden.
‘Ketenangan Pikiran’
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, yang merupakan orang gay pertama yang memegang jabatan, menyebut UU itu sebagai hal “bersejarah” menjelang upacara penandatanganan hari Selasa.
UU tersebut akan memberikan ‘ketenangan pikiran’ bagi jutaan LGBTQ dan pasangan antar ras yang ada di Amerika. Mereka akhirnya memiliki jaminan hak dan perlindungan untuk diri mereka sendiri dan keturunannya.
Meskipun begitu, ratusan ribu pasangan sesama jenis telah menikah sejak Mahkamah Agung memutuskan untuk melegalakannya pada tahun 2015.
Penerimaan publik juga telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Melalui jajak pendapat yang ada, penduduk Amerika menunjukkan mayoritas yang mendukung pernikahan sesama jenis.
Walaupun begitu, beberapa pihak konservatif dan hak beragama tetap menentang hal tersebut. Alhasil, anggota parlemen membuat kompromi untuk meredakan kekhawatiran konservatif tentang kebebasan beragama.
Mereka melakukannya dengan memastikan gereja masih bisa menolak untuk melakukan pernikahan gay.
Selain itu, negara bagian tidak akan diminta untuk mengeluarkan surat nikah untuk pasangan sesama jenis. Tetapi mereka akan diminta untuk mengakui pernikahan yang dilakukan di tempat lain.
Mayoritas Republikan di Kongres masih menentang UU tersebut, namun di sisi lain sebagian juga mendukung karena dapat menghindari filibuster di Senat dan memastikan pengesahannya.
“Bagi jutaan LGBTQ Amerika, hari ini adalah hari bersejarah, hari kegembiraan, dan hari kelegaan,” kata pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, Selasa (13/12/2022).
“Dengan memberlakukan undang-undang ini, kami mengirim pesan ke LGBTQ Amerika di mana saja: Anda juga berhak mendapatkan martabat. Anda juga pantas mendapat kesetaraan,” kata Schumer.
(SPM/MIC)
