Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Sebanyak 200 Perusahaan Inggris Gagal Bayar Upah Minimum Pekerja

Perusahaan busana di Inggris, Marks & Spencer. (Sumber: Marks & Spencer via Fashionunited.uk)

ANDALPOST.COM — Terdapat lebih dari 200 perusahaan Inggris menghadapi denda hampir £7 juta. Hingga diharuskan untuk mengganti pekerja atas pelanggaran yang telah terjadi selama lebih dari satu dekade.

Salah tiga dari beberapa perusahaan tersebut adalah WH Smith, Marks & Spencer, dan Argos, yang semuanya mengatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran tersebut secara tidak sengaja. Juga telah diperbaiki dengan cepat.

Tidak jelas berapa banyak dari perusahaan tersebut yang telah membayar denda. Namun, pemerintah mengatakan, bahwa denda telah mencapai 200% dari tunggakan yang harus dibayar.

Kevin Hollinrake, menteri perusahaan, pasar, dan usaha kecil, memberikan pernyataan yang tegas bagi perusahaan mengenai permasalahan ini.

“Membayar upah minimum resmi tidak dapat dinegosiasikan dan semua bisnis, berapapun ukurannya, harus tahu lebih baik daripada mengganti staf pekerja keras,” tegasnya.

Sementara diketahui untuk bulan April ini sendiri, Upah Layak Nasional dan Upah Minimum naik sebesar 9,7%.

Menurut departemen bisnis, terdapat sekitar 63.000 pekerja “keluar dari kantong” karena pelanggaran, yang sebagian besarnya terjadi dari 2017 hingga 2019.

Perusahaan yang melakukan pelanggaran paling buruk adalah WH Smith. Sebab telah gagal membayar sebanyak lebih dari £1 juta kepada lebih dari 17.600 pekerja.

Perusahaan tersebut mengatakan, bahwa mereka telah salah mengartikan aturan mengenai seragam. Setelah meminta para pegawai untuk mengenakan celana panjang, rok, dan sepatu berwarna tertentu, tanpa mengganti uang mereka untuk itu.

Penjelasan WH Smith

Juru bicara dari WH Smith kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai kesalahpahaman perusahaannya dalam mengartikan aturan yang telah ditentukan.

“Menyusul tinjauan dengan HMRC pada 2019, dan secara umum dengan sejumlah pengecer, menjadi perhatian kami bahwa kami telah salah menafsirkan bagaimana peraturan upah wajib diterapkan pada kebijakan seragam kami untuk staf yang bekerja di toko kami,” jelasnya.

“Ini adalah kesalahan asli dan segera diperbaiki dengan semua rekan kerja diganti pada 2019.

Kemudian, untuk perusahaan yang melanggar terburuk kedua adalah Lloyds Pharmacy, yang gagal membayar lebih dari £903.000 kepada 7.916 pekerja.

Tidak membayar para pekerja sesuai dengan besaran gaji yang telah ditentukan pada Upah Layak Nasional dan Upah Minimum merupakan tindakan melawan hukum.

Selain itu, pelaku usaha juga harus menyimpan catatan gaji yang akurat, dan dapat memberikannya jika diminta.

Jika pemberi kerja belum membayar upah minimum dengan benar dan sesuai, maka mereka harus segera menyelesaikan masalah tersebut.

Ini juga termasuk jika karyawan atau pekerja tersebut sudah tidak lagi bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.