Namun, perusahaan India telah menghadapi kritik, bahkan larangan oleh regulator luar negeri. Seperti, dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, karena masalah kontrol kualitas di beberapa pabrik.
Salah satu analisis dari industri farmasi India, menunjukkan kekurangan dana dari badan pengawas dan interpretasi peraturan yang lemah sebagai masalah utama.
Hal ini, menunjukkan kurangnya minat untuk memastikan standar kemurnian yang telah ditetapkan.
Alhasil, seorang aktivis kesehatan masyarakat, Dinesh Thakur juga menyoroti hukuman yang relatif ringan di India karena melanggar standar kualitas. Sehingga, hanya mendapatkan sanksi berupa denda atau hukuman penjara hingga dua tahun.
Tanggapan Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Berbagai pihak terus menyoroti kasus ini, tak terkecuali kepala kampanye Akses Médecins Sans Frontires (MSF) Asia Selatan, Leena Menghaney.
“Kegiatan manufaktur farmasi yang dijalankan tersebut, mengakibatkan kontrol peraturan yang tidak konsisten,” kata Leena.
“Ini bukan tentang tanggung jawab negara pengimpor saja,” sambungnya.
Selanjutnya, kabar tersebut ditanggapi langsung oleh Presiden Gambia, Adama Barrow.
“Kami akan menyelidiki penyebab dasar dari masalah ini, dan mengumumkan pembentukan laboratorium kontrol kualitas nasional. [Tentunya], untuk obat-obatan dan keamanan pangan,” kata Barrow.
“Gambia akan membangun perlindungan untuk menghilangkan impor obat-obatan di bawah standar,” tambahnya.
Pihak MSF sendiri, menyampaikan keinginannya bahwa negara-negara dengan kapasitas pengujian yang memadai. Perlu, membantu negara-negara berpenghasilan rendah seperti Gambia.
Saat ini, Badan Pengawasan dan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional di Nigeria, berharap semua pengiriman impor obat-obatan untuk diurus oleh agen, yang disetujui sebelum meninggalkan India. (rnh/fau)
