ANDALPOST.COM – Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman tiba di Rwanda untuk membahas kesepakatan migrasi kontroversial, Sabtu (18/3).
Namun, dalam kesempatan tersebut Braverman juga bertemu dengan sejumlah pengusaha muda di Norrsken House yang tengah membangun visi teknologi Rwanda.
“Senang bertemu dengan pengusaha muda di Norrsken House yang sedang membangun visi teknologi Rwanda,” cuit Braverman, Minggu (19/3).
Terlepas dari kegembiraannya, Suella Braverman juga fokus pada isu heboh mengenai relokasi pengungsi dan migran ilegal yang datang ke Inggris.
Munculnya kebijakan baru itu memang menimbulkan polemik dan kontra tersendiri.
Pasalnya, tahun lalu Inggris setuju untuk mengirim puluhan ribu orang sejauh lebih dari 4.000 mil (6.400 km) ke Rwanda sebagai bagian dari kesepakatan senilai Rp2 triliun.
Sayangnya, peraturan tersebut belum terlaksana lantaran muncul pertentangan di pengadilan.
Kesepakatan dengan Rwanda adalah bagian utama dari rencana Inggris untuk menahan dan mendeportasi pencari suaka yang tiba dengan perahu kecil melintasi Selat Inggris.
Kebijakan Braverman dan Rwanda
Braverman bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rwanda, Vincent Biruta mengatakan bahwa ia telah menyetujui dukungan ekstra. Terutama untuk orang-orang yang dikirim Inggris ke negara tersebut.
“Banyak negara di seluruh dunia bergulat dengan jumlah migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya dengan tulus percaya bahwa kemitraan terkemuka dunia ini bersifat kemanusiaan dan penuh kasih serta juga adil dan seimbang,” tutur Braverman.
Sementara itu, Biruta mengungkapkan kebijakan tersebut menawarkan peluang yang lebih baik bagi para migran dan Rwanda.
Peraturan tersebut juga akan membantu tujuan pemerintah Inggris untuk mengganggu jaringan perdagangan manusia.
Guna menindaklanjuti hal itu, Braverman juga akan bertemu dengan Presiden Rwanda Paul Kagame pada hari Minggu.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
