Kemitraan itu diumumkan pada bulan April lalu, namun penerbangan deportasi pertama diblokir oleh perintah dari Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa.
Sedangkan, pada bulan Desember lalu Pengadilan Tinggi London memutuskan bahwa kebijakan tersebut sah. Namun, para hakim menyebut pemerintah gagal untuk mempertimbangkan keadaan individu dari orang-orang yang coba dideportasi.
Sehingga, pertarungan hukum di masa depan masih berlanjut.
Lawan pun berusaha untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dan akan naik ke mahkamah agung (MA) Inggris pada akhir tahun.
Kontra
Beberapa pencari suaka, kelompok bantuan dan serikat petugas perbatasan telah mengajukan tuntutan hukum untuk menghentikan pemerintah Partai Konservatif bertindak atas perjanjian deportasi dengan Rwanda.
Jika kebijakan ditegakkan, pencari suaka harus mengajukan klaim suaka mereka di Rwanda.
Alhasil, mereka yang tidak diberikan suaka di Rwanda, berdasarkan rencana tersebut, dapat mengajukan permohonan untuk tinggal di tempat lain atau mencoba menetap di negara lain.
Partai oposisi dan badan amal menggambarkan rencana pemerintah tentang imigrasi itu sebagai langkah tidak etis.
Rencana yang dikenal dengan RUU Migrasi Ilegal tersebut pun diklaim mengkriminalisasi upaya ribuan pengungsi asli.
Kelompok HAM pun mengatakan, bahwa Rwanda bukanlah tujuan yang aman sejak genosida tahun 1994 di sana.
Sementara itu, Human Rights Watch mengeluarkan surat peringatan publik mengenai RUU Migrasi Ilegal itu.
“Pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus terjadi di Rwanda, termasuk penindasan terhadap kebebasan berbicara, penahanan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan penyiksaan,” terang Human Rights Watch.
Kendati begitu, Braverman tetap mempertahankan kebijakan itu.
Ia justru menyebut para lembaga atau kelompok yang kontra sebagai orang naif.
Disisi lain, Pemerintah menegaskan kebijakan diperlukan untuk menghentikan penyeberangan saluran yang mematikan dari Prancis.
Pasalnya, kesepakatan itu akan merusak model bisnis jaringan penyelundupan manusia.
Sejak rekor 45.000 orang tiba di Inggris tahun lalu dengan perahu kecil, Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan, bahwa menemukan solusi atas permasalahan itu adalah salah satu prioritas utamanya. (spm/ads)
