ANDALPOST.COM – Negara gajah putih, Thailand, menjadi tuan rumah pembicaraan regional guna membahasa krisis Junta Myanmar, Kamis (22/12/2022).
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kanchana Patarachoke, Menteri luar Negeri Myanmar, Laos dan Kamboja serta Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam bergabung dalam pembicaraan tersebut.
Namun, sejumlah negara-negara vokal ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Indonesia dan Singapura justru tidak hadir dalam pembahasan itu. Kendati begitu, belum ada laporan resmi terkait hasil dari pembahasan tersebut.
Kanchana menyebutkan bahwa para perwakilan yang datang berfokus pada bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Mereka juga membahas tentang cara untuk mengimplementasikan rencana perdamaian ASEAN yang dikenal sebagai Konsensus Lima Titik.
Kelompok beranggotakan 10 negara tersebut telah mengalami perselisihan internal terkait keterlibatan militer Myanmar yang merebutkan kekuasan pada 1 Februari 2021 dalam kudeta.
Para jenderal Myanmar telah dilarang hadir di pertemuan tingkat tinggi ASEAN lantaran gagal memenuhi janji tahun lalu untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Konsultasi Informal
Kanchana mengatakan kalau pertemuan hari Kamis itu diadakan di sela-sela pembicaraan bilateral Thailand-Myanmar di Bangkok.
“Konsultasi tersebut merupakan pertemuan non-ASEAN, tetapi dimaksudkan untuk melengkapi upaya kolektif ASEAN yang sedang berlangsung. Guna menemukan resolusi politik yang andal dan damai,” terang Kanchana.
Dia juga membeberkan siapa saja yang hadir dalam acara itu, termasuk Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin. Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kan Zaw, dan Menteri Kerjasama Internasional Ko Ko Hlaing.
Dikatakan bahwa delegasi tersebut “menjelaskan kegiatan teroris” dari milisi Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Oposisi yang terkait dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
“Oleh karena itu, delegasi Myanmar mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk mengecam kegiatan teroris NUG. PDF dan untuk mencegah dukungan moral, materi, dan keuangan apa pun untuk organisasi teroris tersebut,” bebernya.
Sementara itu, hubungan Myanmar dengan ASEAN memang telah bersitegang lantaran penolakannya untuk menghentikan serangan terhadap lawan.
ASEAN membuat keputusan berdasarkan konsensus sepakat untuk tetap mengesampingkan para jenderal Myanmar. Sampai mereka mematuhi rencana perdamaian yang belum terwujud hingga kini.
Resolusi PBB Diadopsi
Pertemuan tersebut terjadi sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya di Myanmar dalam 74 tahun. Mereka menuntut diakhirinya kekerasan dan junta membebaskan semua tahanan politik.
Namun, pihak Junta Myanmar belum memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut. Terlepas dari itu, sejumlah negara yang absen dalam pertemuan tersebut justru tidak memberikan alasan mengapa mereka tidak hadir.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
