Bagaimana hakim menarik garis batas antara konsep advokasi dan kolusi akan menjadi isu utama yang harus diperhatikan, menurut pakar hukum Universitas Georgetown, Eric Lai.
“Penting untuk mengamati bagaimana pengadilan mendefinisikan kegiatan advokasi biasa di luar negeri sebagai kejahatan,” tuturnya.
“Kasus ini juga patut mendapat perhatian mendapat perhatian dalam hal peradilan yang adil dan proses yang adil,” sambung dia.
Anti-China
Pejabat senior Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengeluarkan pernyataan yang mengecam Lai sejak 2019.
Komisaris urusan luar negeri Tiongkok di Hong Kong pada bulan September menuduh Lai sebagai agen kekuatan anti-China dan merupakan seorang separatis.
Kementerian Luar Negeri Inggris pun mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri, David Cameron bertemu awal bulan ini dengan putra Lai, Sebastien untuk mendengarkan keluh kesahnya mengenai sang ayah.
“Inggris menentang Undang-Undang Keamanan Nasional dan akan terus mendukung Jimmy Lai dan rakyat HK,” kata kantor tersebut.
Sementara Beijing mengecam pertemuan itu sebagai niat jahat dari Inggris. Bahkan, Beijing mengklaim Lai sebagai kekuatan pendorong di balik kekacauan di Hong Kong.
Diketahui, Hong Kong menganut sistem hukum umum karena sejarah kolonialnya, namun kasus Lai berbeda dari cara peradilan pidana biasanya dijalankan. (spm/ads)
