ANDALPOST.COM – Aliansi penguasa di Pakistan serta partai oposisi utama telah mengakhiri pembahasan penting dengan konsensus. Hal itu guna menggelar pemilihan nasional dan provinsi serentak di negara tersebut, Rabu (3/5./2023).
Pembicaraan yang digelar hingga larut malam antara Gerakan Demokratik Pakistan (PDM) yang berkuasa dan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Mantan Perdana Menteri Imran Khan, berakhir tanpa kesepakatan pada tanggal pemungutan suara.
Kedua belah pihak mengadakan negosiasi setelah mahkamah agung Pakistan pada bulan lalu memerintahkan partai-partai politik untuk berkonsultasi guna menyepakati tanggal pemilihan.
Pakistan secara historis menyelenggarakan pemilu nasional dan provinsi secara bersamaan.
Alhasil, pemilihan umum dijadwalkan bakal digelar pada Oktober tahun ini.
Namun, konflik muncul pada Januari lalu, usai PTI berusaha memaksa pemerintah menyerukan pemilihan dini. PTI juga memutuskan untuk membubarkan majelis legislatif di provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa yang dikuasainya.
Usai pemerintah ragu untuk mengumumkan tanggal pemilihan di kedua provinsi itu, PTI pun mengajukan petisi ke mahkamah agung.
Kemudian, pada 4 April lalu, muncul perintah pemilihan provinsi Punjab pada 14 Mei mendatang.
Namun, pemerintah menyebut krisis ekonomi dan keamanan yang tengan melanda Pakistan membuat kesulitan tersendiri guna mengadakan pemilihan umum saat ini.
Bahkan, pihak pemerintah justru mempertanyakan legalitas mahkamah agung yang mengeluarkan perintah tersebut.
Pencapaian Hebat
Menteri Keuangan Federal Ishaq Dar, yang memimpin pembicaraan hari Selasa (2/5/2023) atas nama pemerintah. Mengatakan untuk mencapai konsensus mengadakan pemilihan bersama merupakan pencapaian besar.
“Poin utamanya, bagaimanapun, adalah memutuskan tanggal pemilihan. Kedua belah pihak memiliki tanggal yang disarankan sendiri, dan kami telah mencoba mempersempitnya dan menunjukkan elastisitas dalam pendekatan kami,” beber Ishaq Dar.
“Kami berharap kedua belah pihak akan melanjutkan dengan cara yang sama dengan tulus,” imbuhnya.
Shah Mahmood Qureshi, pemimpin senior PTI yang memimpin partainya dalam pembicaraan, mengatakan setuju akan tanggal yang telah dipilih.
Dia menyebut menyepakati satu tanggal merupakan proses yang rumit.
“Kita harus menentukan mekanisme untuk menyepakati tanggal pemilihan guna memastikan kita bisa bergerak maju,” beber Qureshi.
Qureshi mengatakan PTI siap untuk amandemen undang-undang yang mengamanatkan pemilu dalam waktu 90 hari sejak pembubaran dewan legislatif.
“PTI bersedia ke parlemen dan memberikan perlindungan konstitusional untuk menunda pemilihan dalam satu kali amandemen,” terang dia.
Amandemen Konstitusi
Untuk membuat amandemen konstitusi apa pun, diperlukan dua pertiga mayoritas di majelis nasional.
Tetapi, setelah pemecatan Khan dari pemerintah tahun lalu, PTI menolak untuk menjadi bagian dari prosedur parlementer sebagai tindakan protes.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
