ANDALPOST.COM — Ketua Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin mendesak Perdana Menteri (PM) Malaysia untuk menjelaskan mengapa menandatangani perjanjian perbatasan laut dengan Indonesia.
Berbicara selama rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu (10/6/2023) malam, Muhyiddin mempertanyakan apakah perjanjian yang ditandatangani selama seminggu terakhir akan berarti Malaysia berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.
Pasalnya pada Kamis (8/6/2023), Malaysia dan Indonesia menandatangani enam instrumen bilateral yang berkaitan dengan penyeberangan perbatasan. Lalu perdagangan, kerja sama promosi investasi, saling pengakuan sertifikasi halal untuk produk dalam negeri. Serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam kunjungan dua hari Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia.
Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka.
Jokowi pun memberikan penghargaan atas kesepakatan tersebut.
Pidato Muhyiddin
Dalam pidatonya, Muhyiddin menuturkan ia merasa tidak nyaman dengan perjanjian tersebut.
“Ketika saya menjadi Perdana Menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” beber Muhyiddin.
“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita,” imbuhnya.
“Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan. Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan,” desaknya.
Ia juga menambahkan, selama masa jabatannya sebagai PM Malaysia, Muhyiddin disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.
“Mengenai masalah kedaulatan nasional dan perbatasan internasional dengan negara lain, dia tidak boleh membuat keputusan ini dengan seenaknya. Saya ingin dia menjelaskan dan membuat pernyataan kepada orang-orang mengapa dan apa yang disepakati,” tegas dia.
Perjanjian antara Malaysia dan Indonesia itu ditandatangani pada Kamis lalu.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka, para pemimpin mengatakan penandatanganan perjanjian akan memberikan landasan yang kuat untuk negosiasi batas laut di masa depan.
Bahkan, mereka berjanji untuk menyelesaikan masalah batas tanah lainnya pada Juni 2024 mendatang.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
