Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Biden Bertemu Li Qiang, Sebut Tak ada Invasi Taiwan

Biden Bertemu Li Qiang, Sebut Tak ada Invasi Taiwan
Presiden AS Joe Biden (Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

ANDALPOST.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan telah mengadakan pembicaraan tingkat tertinggi dengan para pemimpin Tiongkok, Minggu (10/9/2023).

Biden mengungkapkan bahwa goyahnya perekonomian Beijing tidak akan menyebabkan negara itu menginvasi Taiwan.

Dia mengatakan bertemu dengan orang nomor penting nomor dua di bawah Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang, pada pertemuan puncak tahunan G20 di New Delhi. 

Pembicaraan tersebut merupakan pertemuan tingkat tertinggi antara kedua negara dalam hampir 10 bulan sejak Biden dan Xi berbicara pada pertemuan G20 di Indonesia tahun lalu.

Biden Bertemu Li Qiang, Sebut Tak ada Invasi Taiwan
Perdana Menteri China, Li Qiang (Foto: Florence Lo/reuters)

Li Qiang yang menjadi PM China pada bulan Maret lalu, menghadiri pertemuan para pemimpin dunia menggantikan Xi Jinping.

Kedua pemimpin tersebut diperkirakan tidak akan mengadakan pembicaraan di G20, namun pertemuan tanpa naskah di KTT adalah hal biasa.

“Tim saya, staf saya masih bertemu dengan rakyat Presiden Xi dan kabinetnya,” kata Biden kepada wartawan. 

“Saya bertemu dengan orang nomor 2 di India hari ini,” imbuhnya.

“Kami berbicara tentang stabilitas,” dan Belahan Bumi Selatan. Itu sama sekali tidak konfrontatif,” terangnya.

Gedung Putih pada hari Minggu mengatakan Biden telah bertemu dengan seorang pemimpin Tiongkok di pertemuan puncak tersebut.

Kedua negara adidaya tersebut telah berusaha mencairkan hubungan yang membeku pada tahun ini setelah perselisihan mengenai dugaan balon mata-mata Tiongkok yang terbang di atas wilayah AS.

Sementara itu, kekhawatiran akan perlambatan ekonomi telah mencengkeram Beijing.

Berbicara pada konferensi pers di Vietnam, Biden menyebut perekonomian AS sebagai yang terkuat secara global.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa pertumbuhan Tiongkok melambat karena lemahnya perekonomian global serta kebijakan Tiongkok, namun tidak merinci kebijakan apa yang akan diambil.

Biden mengklaim situasi ekonomi Tiongkok sebagai sebuah krisis mengutip masalah di sektor real estate dan tingginya pengangguran kaum muda.

“Salah satu prinsip ekonomi utama dari rencananya tidak berjalan sama sekali saat ini,” kata Biden tentang Xi, anpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Saya tidak senang dengan hal itu, tapi itu tidak berhasil,” tuturnya.

Presiden dari Partai Demokrat itu sedang menuju kampanye pemilihan umum kembali pada tahun 2024 dimana penanganannya terhadap perekonomian dan inflasi telah menjadi perhatian utama para pemilih.

Perekonomian AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,1 persen pada kuartal pertama.

Para bankir bank sentral telah menaikkan suku bunga secara tajam untuk mengembalikan inflasi ke tingkat target.

Data perdagangan bulan Agustus menunjukkan ekspor dan impor Tiongkok mempersempit penurunannya, bergabung dengan indikator-indikator lain yang menunjukkan kemungkinan stabilisasi dalam pelemahan ekonomi, karena para pembuat kebijakan berusaha untuk memacu permintaan dan mencegah deflasi.

Li menjelaskan Tiongkok harus mencapai target pertumbuhan tahun 2023 sekitar 5 persen. Tetapi beberapa analis berpendapat memburuknya kemerosotan properti, lemahnya belanja konsumen, dan jatuhnya pertumbuhan kredit bisa berarti pertumbuhan yang lebih rendah.

Dialog terbuka

Biden telah berusaha menjaga komunikasi tetap terbuka dengan Tiongkok untuk menurunkan ketegangan dalam perselisihan internasional termasuk mengenai Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok.

“Saya kira hal ini tidak akan menyebabkan Tiongkok menginvasi Taiwan,” kata Biden tentang masalah ekonomi yang dihadapi negara tersebut.

Dia menggambarkan AS Serikat sebagai kekuatan di Pasifik yang tidak berniat menarik diri dari wilayah tersebut.

Biden juga mengatakan langkah baru-baru ini yang dilakukan pejabat Tiongkok untuk membatasi penggunaan iPhone Apple (AAPL.O) rancangan AS oleh pegawai negeri sama saja dengan mencobamengubah beberapa aturan main dalam perdagangan.

“Saya tulus untuk memperbaiki hubungan ini,” katanya. (spm/fau)