Tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara seperti Jepang dan Australia mengutuk larangan tersebut. Serta mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.
Larangan ini makin memanaskan situasi di Laut Cina Selatan, yang telah menjadi sumber konflik dan perselisihan selama bertahun-tahun.
Kapal-kapal patroli China dan kapal-kapal militer telah terlihat semakin sering di wilayah tersebut, memicu kekhawatiran tentang eskalasi lebih lanjut.
Dampak
Mengingat pentingnya Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan maritim yang penting, peningkatan ketegangan di wilayah ini memiliki dampak potensial pada perdagangan global dan ekonomi regional.
Ketegangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah akan ada upaya lebih lanjut untuk mediasi atau perundingan multilateral yang dapat membantu mengurangi konflik di Laut Cina Selatan.
Dalam konteks ini, harapan internasional adalah agar negara-negara yang terlibat dapat mencari solusi damai yang akan mengakomodasi kepentingan mereka sambil menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.
Kondisi Laut Cina Selatan yang semakin panas mengingatkan dunia akan pentingnya diplomasi dalam mengatasi perselisihan yang berlarut-larut.
Sejauh ini, Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.
“Tiongkok sangat menahan diri dan bersabar dalam masalah ini,” kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Minggu (22/10/2023). (paa/ads)
