Pembebasan Sandera
Selama serangan tanggal 7 Oktober, Hamas juga menyandera lebih dari 200 orang, beberapa di antaranya telah dibebaskan.
Kementerian Luar Negeri Perancis mengatakan tujuh warga negaranya masih hilang dan telah mengkonfirmasi bahwa beberapa dari mereka adalah sandera Hamas.
“Tujuan pertama yang harus kita miliki hari ini adalah pembebasan semua sandera, tanpa pembedaan apa pun, karena ini adalah kejahatan yang mengerikan yang mempertaruhkan nyawa anak-anak, orang dewasa, orang tua, warga sipil, dan tentara,” kata Macron setelah bertemu dengan Presiden Isaac Herzog.
Ia menambahkan bahwa kampanye ini harus dilakukan tanpa memperbesar konflik. Di Tel Aviv, Macron juga bertemu dengan keluarga warga negara Prancis dan Prancis-Israel yang terbunuh atau disandera.
Macron ingin melanjutkan upaya untuk menghindari eskalasi berbahaya di kawasan tersebut. Di tengah kekhawatiran atas meningkatnya pertukaran lintas batas antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.
Ia akan mengusulkan peluncuran kembali proses perdamaian sejati dengan tujuan menciptakan negara Palestina yang layak dengan imbalan jaminan dari kekuatan regional terhadap keamanan Israel.
Macron kemungkinan besar juga akan melakukan perjalanan ke Lebanon dan Mesir, lapor surat kabar Prancis Le Parisien, mengutip kalangan diplomatik.
Di tempat lain pada hari Selasa, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani memperingatkan bahwa eskalasi perang yang berbahaya di Gaza mengancam kawasan dan dunia.
Ia pun mendesak agar pertempuran dihentikan dan mengatakan Israel tidak boleh diberi lampu hijau untuk melakukan pembunuhan tanpa syarat.
Di Roma pada hari Selasa, Presiden Italia Sergio Mattarella menekankan perlunya menghindari peningkatan kekerasan, dan berkomitmen terhadap solusi bersama dan damai di wilayah tersebut.
Sementara pada Minggu (22/10/2023), para pemimpin AS, Kanada, Perancis, Jerman, Italia dan Inggris menggarisbawahi dukungan mereka terhadap Israel dan haknya untuk membela diri.
Namun, juga mendesak Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melindungi warga sipil. (spm/ads)
