ANDALPOST.COM – Pemerintah Korea Selatan mengimbau para pengemudi truk semen yang unjuk rasa dengan cara mogok bekerja, untuk kembali beraktivitas pada Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, para pengemudi yang termasuk ke dalam keanggotaan ‘Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo’ itu, mengadakan unjuk rasa dengan cara mogok bekerja untuk menentang pemerintah Korea Selatan.
Para pengemudi, melakukan mogok karena mereka merasa pemerintah telah menekan hak-hak buruh mereka, dan mengabaikan apa yang mereka minta.
Menurut Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, hampir 8.000 pengemudi truk telah berpartisipasi dalam pemogokan hari Senin lalu.
Akibat pemogokan tersebut, diperkirakan kepadatan lalu lintas di pelabuhan sudah mencapai 21% dari tingkat normal pada pukul 10 pagi. Hal ini, membuat pengiriman semen, baja dan produk minyak olahan lainnya terhambat.
Tanggapan Pemerintah Korea Selatan
Lee Sang-min, Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan, mengatakan pada hari Senin bahwa pemogokan tersebut diperkirakan telah menelan kerugian biaya ekonomi.
Dilaporkan, sebesar 300 miliar won atau setara Rp3,5 triliun setiap harinya.
Untuk kedua kalinya, dalam rapat kabinet yang dilakukan pada hari Minggu (4/12/2022), pemerintah Korea Selatan mengeluarkan perintah andal kepada para pengemudi untuk kembali bekerja.
Pemerintah meminta kepada para supir truk, yang sudah melakukan mogok kerja sejak 24 November 2022, untuk menghentikan aksi unjuk rasanya.
Hal itu, disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang berkata kepada kabinetnya.
Ia berharap para pengemudi truk yang mogok, terutama di industri minyak dan baja, bisa kembali bekerja.
Menurutnya, mogoknya para pengemudi truk ini bisa meningkatkan gangguan dalam pengangkutan bahan-bahan utama di seluruh rantai pemasokan.
Yoon mengatakan, bahwa pemerintah harus mencari solusi untuk meminimalkan ketidaknyamanan pada perusahaan dan publik. Informasi ini, disampaikan olehnya selama rapat kabinet pada hari Minggu lalu.
“Minyak, baja, dan sektor lain yang diperkirakan mengalami kerusakan tambahan harus siap mengeluarkan perintah kembali bekerja dalam waktu dekat,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.
Ia juga menekankan, bahwa perekonomian mereka tidak bisa terus disandera oleh para pengemudi truk yang mogok.
Meskipun mendapatkan ancaman pencabutan izin atau bahkan hukuman penjara, para pemogok mengatakan bahwa mereka akan tetap menentang perintah.
Mereka menuduh, bahwa di bawah pemerintahan konservatif Presiden Yoon Suk Yeol, hak-hak buruh mereka telah ditekan. Belum juga, dengan permintaan mereka yang diabaikan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
